DPC GMNI Manokwari Menolak Unsur Politik di MRPB
MANOKWARI – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Manokwari menyatakan menolak adanya unsur politik di tubuh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB).
Hal itu untuk menyikapi sejumlah anggota MRPB terpilih yang diindikasikan masih berafiliasi dengan partai politik.
Ketua DPC GMNI Manokwari Riko Rikson I. Iba mengatakan, surat KPU Provinsi Papua Barat nomor 573/pl.4-sd/92/2.1/2023 tentang Penyampaian Data Hasil Validasi Calon Terpilih dan Calon PAW Anggota MRPB periode 2023-2028 yang terpilih sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik peserta pemilu kepada Kesbangpol sudah sangat jelas. Ada anggota atau kader aktif partai politik yang juga ditetapkan sebagai calon anggota terpilih MRPB.
“Stop politisasi lembaga-lembaga kultur di tanah ini,” tegas Riko Rikson I. Iba di Sekretariat GMNI Manokwari, Jl Angkasa Mulyono, Amban, Minggu malam (11/6/2023).
Riko meminta panitia seleksi anggota MRPB tidak salah menetapkan anggota menetapkan anggota MRPB terpilih dalam pleno yang akan dilaksanakan pada Senin (12/6/2023).
“Kami minta pansel menggugurkan calon anggota MRPB yang berafiliasi dengan partai politik, agar MRPB 5 tahun ke depan bisa berjalan pada relnya dengan baik,” tegasnya.
Berdasarkan data hasil validasi calon terpilih dan calon PAW anggota MRPB periode 2023-2028 yang disampaikan KPU Provinsi Papua Barat disebut dari tiga calon anggota MRPB terpilih dari Kabupaten Fakfak adalah anggota atau kader partai politik.
“Hanya Abdul Jalil Pauspaus SE yang bukan anggota partai politik. Sementara Abdolla Baraweri adalah kader PAN, Sonya Florentina Hindom kader Partai Biuruh, dan Yoktam Piter Hindom adalah kader Partai Garuda,” ungkap Riko.
Menurut Riko, apabila kader partai politik menduduki kursi MRPB, maka sudah pasti aspirasi rakyat akan dipolitisir.
“Kami mendesak pansel harus menggugurkan calon-calon itu,” kata Riko Rikson I. Iba.
Sebelumnya, dua di antara empat anggota terpilih MRPB Kabupaten Manokwari diindikasikan juga terafiliasi dengan partai politik.
Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat telah meminta panitia pemilihan Kabupaten Manokwari untuk mencermati dan memastikan betul tidaknya hal itu. (SEM)
