DPR PB Gagas Pertemuan antara Pemprov dan Kemendagri
MANOKWARI – Ketua Komisi I DPR Papua Barat Abdullah Gazam mengatakan tengah menginisiasi pertemuan antara Pemprov Papua Barat dengan Kemendagri.
Dalam pertemuan tersebut diharapkan Gubernur Dominggus Mandacan bersama para pemangku kepentingan di Papua Barat duduk satu meja dengan Menteri Dalam Negeri, untuk membahas sejumlah persoalan yang selama ini tidak dapat diselesaikan.
“Kami ingin bertemu dengan Mendagri untuk menyampaikan persoalan di daerah terkait dengan pemerintahan, masa jabatan gubernur bersama sejumlah kepala daerah yang akan berakhir, dan juga persoalan pro kontra pemekaran DOB, rekrutmen calon anggota MRPB dan DPRK,” kata Gazam.
Anggota Bapemperda DPR Papua Barat ini juga mencontohkan sejumlah rancangan produk hukum daerah (Raperdasi dan Raperdasus) yang sudah dibahas menguras tenaga, waktu dan pikiran tetapi ketika dikonsultasikan ke Kemendagri tidak direspon dengan baik.
“Kami berharap bisa ketemu semua Dirjen termasuk Menteri tapi karena sikon sehingga kami hanya bertemu dengan Dirjen Otda. Semua persoalan dan keluhan masyarakat yang terjadi di Papua Barat sudah kami sampaikan. Namun kami merasa pertemuan itu tidak maksimal, sehingga kami Komisi I lalu menginisiasi pertemuan akbar antara Kemendagri dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat,” jelas Abdullah Gazam kepada wartawan, Rabu (23/3/2022).
Abdullah Gazam mengatakan pertemuan akbar itu diharapkan bisa terwujud sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Papua Barat.
“Semua persoalan yang menjadi uneg-uneg di daerah akan tersampaikan secara komprehensif dan menyeluruh,” ujarnya.
Abdullah juga mengakui ada beberapa persoalan yang dibawa Komisi I ke Kemendagri tidak direspon baik, akibatnya aspirasi dari daerah itu tidak sampai ke meja Mendagri. Solusinya adalah menggagas pertemuan akbar itu.
“Ide ini sudah direspon baik oleh pihak kementerian, tinggal secara kelembagaan kami akan berkoodinasi dengan gubernur supaya digagas dan diformulasikan secara baik. Sehingga pertemuan ini dapat menyelesaikan persoalan yang selama ini ada kebuntuan, terkesan terputus dan tidak direspon,” pungkasnya. (RLS/RED)
