Lintas Papua

DPRD Kaimana Beri Catatan Atas Pendataan Tenaga Non ASN

KAIMANA – DPRD Kaimana memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi atas permasalahan pendataan tenaga non ASN di lingkungan Pemeritah Kabupaten Kaimana, dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Kaimana, Rabu (28/12/2022).

Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) dan hasil rapat-rapat dan verifikasi yang dilakukan DPRD merespon banyaknya keluhan terkait proses pendataan tenaga non ASN tersebut.

Juru Bicara DPRD, Erny Maya Epha menyebutkan, telah terjadi sejumlah persoalan saat proses pendataan tenaga non ASN di lingkup Pemkab Kaimana pada tahun ini.

Dikatakan, proses pendataan tenaga non ASN hanya dilakukan kepada sebanyak 388 orang. Padahal jumlah tenaga non ASN di lingkungan Pemkab Kaimana sebanyak 1.710 orang.

“Lantaran persoalan tersebut DPRD melakukan verifikasi dan validasi terhadap 311 orang dan ditemukan, ternyata ada nama yang didatakan berbeda baik identitas maupun ijasah yang dimiliki oleh tenaga non ASN tersebut,” ungkap Erny.

DPRD Kaimana pun memberikan catatan, jika pendataan tenaga non ASN yang dilakukan Pemkab Kaimana, tidak sesuai dengan surat MenPAN-RB Nomor : B/1511/M.SM 01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022.

“Pendataan yang dilakukan diduga direkayasa untuk meloloskan tenaga non ASN tertentu untuk dimasukan dalam aplikasi BKN,” katanya.

Bahkan, kata Erny, ada tenaga non ASN yang tidak aktif selama 2021, namun namanya masuk dalam pendataan tenaga non ASN dengan menggunakan nama orang lain.

Selanjutnya, Erny menyebutkan bahwa pada 2022 terdapat 2.088 orang tenaga non ASN yang bekerja di lingkungan Pemda Kaimana. Dari jumlah itu sebanyak 832 orang tidak hadir untuk diverifikasi karena minimnya dukungan dari Pemda Kaimana.

Selain itu, DPRD Kaimana juga memberikan catatan bahwa tenaga non ASN di sejumlah OPD jauh lebih banyak dari analisis kebutuhan di OPD tersebut. Hal itu dinilai membebani APBD.

“Kami menemukan ada tenaga non ASN tidak bekerja di luar OPD, namun gajinya dibayarkan melalui APBD. Sudah tentu ini sangat merugikan keuangan daerah,” ucapnya.

Erny Maya Epha meminta Bupati Kaimana untuk segera memerintahkan Inspektur Kaimana memeriksa para pejabat terkait dan menjatuhi hukuman disiplin.

“Para pejabat itu dianggap telah melakukan manipulasi data terkait dengan pendataan non ASN di lingkup Pemkab Kaimana,” pungkasnya.

Bupati Kaimana, Freddy Thie, ketika dimintai tanggapannya, menyatakan catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan ditindaklajuti.

“Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh DPRD dalam catatan dan rekomendasi, kami akan mengupayakan perbaikannya,” kata Bupati Fredy Thie.

Menurutnya, proses pendataan tenaga non ASN perlu dibedakan antara tenaga kontrak Pemda dengan tenaga non ASN yang diinput oleh Pemda.

“Saya pikir itu tidak ada persoalannya. Kita mau ribut-ribut soal ini, ribut apanya? Harus bisa dibedakan, antara yang kontrak Pemda dengan tenaga non ASN yang diinput ini. Tidak serta merta yang diinput  itu langsung diangkat menjadi PPPK atau ASN,” kata Bupati Freddy Thie.

Ia menegaskan, apabila dalam pendataan itu terdapat kekeliruan akan segara diperbaiki.

“Kemarin permasalahan itu sudah dilaporkan ke Kantor Regional XIV BKN Manokwari. Namun, untuk pendataan tenaga non ASN tidak serta merta diangkat menjadi PPPK ataupun ASN,” katanya. (PBN)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.