Lintas Papua

Kemendagri Asistensi Penguatan Strategi Kebijakan di 4 DOB Papua

JAKARTA — Badan Strategi Kebijakan Dalam Neger (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan dan asistensi penguatan strategi kebijakan secara langsung di empat Daerah Otonom Baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

“Melalui (asistensi) kita dapat menghasilkan konsepsi awal tentang peta strategi kebijakan dan ekosistem inovasi di daerah sehingga kapasitas inovasi daerah dapat meningkat. Ini tercermin dalam capaian Indeks Inovasi Daerah (IID),” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Asistensi tersebut juga dilakukan guna mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan di 4 DOB Papua.

“Ini sejalan dengan tujuan pembentukan 4 DOB Papua untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, dia menjelaskan berbagai bentuk pembaharuan yang bersifat inovatif dapat menjadi solusi terbaik atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah.

Tidak hanya itu, langkah tersebut juga dapat memacu meningkatnya kesejahteraan masyarakat di 4 DOB Papua.

“Salah satu ikon inovasi untuk Provinsi Papua Barat Daya yaitu Paitua yang merupakan salah satu inovasi kebijakan yang sedang kita simulasikan untuk bisa dilaporkan sebagai inovasi dengan tingkat kematangan terbaik karena sudah dimulai sejak tahun 2023,” ungkap Yusharto.

Selain itu, dia juga mengungkapkan, strategi kebijakan dan ekosistem inovasi yang kuat sangat menentukan capaian IID suatu daerah.

Bahkan, jika 4 DOB Papua telah memiliki capaian IID yang tinggi, maka capaian tersebut diyakini akan menjadi pendorong yang kuat mencapai hasil pengukuran yang tinggi dalam berbagai indeks lainnya yang diinisiasi BSKDN.

Adapun indeks tersebut meliputi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

“Kami yakin bahwa langkah-langkah strategis yang akan kita laksanakan hari ini akan memberikan kontribusi positif dalam pencapaian tujuan pembangunan di daerah Papua,” pungkas dia. (rls/sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.