Kemendagri Minta DPR Papua Barat Usulkan Tiga Calon Penjabat Gubernur
MANOKWARI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat segera mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur menggantikan Paulus Waterpauw yang akan pensiun pada Oktober 2023.
Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri Valentinus Sudarjanto, mengatakan surat yang ditandangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah dikirim ke DPR Papua Barat.
“Mekanisme usulan penjabat kepala daerah itu sebulan sebelum jabatan berakhir, Kemendagari sudah bersurat,” kata Valentinus sesuai mengikuti Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) tahun 2023 di Manokwari, Rabu (27/9/2023).
Ia menjelaskan tiga nama calon penjabat kepala daerah yang diusulkan oleh DPR Papua Barat akan dipilih satu nama, sehingga roda penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan maksimal.
Penentuan calon penjabat gubernur atau bupati/wali kota merupakan kewenangan dari Kemendagri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Benar ada surat yang dikirim dari Kemendagri karena Papua Barat kan tinggal satu bulan lagi. DPR harus secepatnya melakukan sidang pengusulan tiga calon,” ujar Valentinus.
Perlu diketahui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengirimkan surat kepada DPR Papua Barat dengan nomor 100.2.1.3/5170/SJ tertanggal 25 September 2023 terkait pengusulan tiga nama calon penjabat gubernur.
Usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan Penjabat Gubernur Papua Barat, dan tiga usulan nama calon harus diterima oleh Mendagri paling lambat 9 Oktober 2023 guna mengisi kekosongan jabatan.
“Kalau penjabat gubernur itu minimal adalah jabatan pimpinan tinggi madya dan itu cuman satu yang ada di provinsi yaitu sekda defenitif,” jelas Valentinus. (SWF)
