Lintas Papua

Kemenkumham Papua Barat Tegaskan KTP Milik WNA di Manokwari Sudah Dicabut

MANOKWARI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Papua Barat menegaskan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki satu warga negara asing asal Ekuador di Kabupaten Manokwari telah dicabut.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua Barat Victor Manurung mengatakan WNA pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) boleh memiliki KTP asal negaranya bukan KTP Indonesia, sehingga direkomendasikan untuk dicabut.

“KTP sudah dicabut dan dikembalikan, ada buktinya juga,” kata dia di Manokwari, Jumat (19/5/2023).

Ia menjelaskan bahwa informasi adanya WNA yang memiliki KTP Indonesia diterima dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manokwari.

Hal itu langsung direspon Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi Kelas I Manokwari guna menelusuri kepemilikan KTP bagi WNA asal Ekuador yang sempat tercatat pada daftar pemilih sementara (DPS).

Victor menerangkan penerbitan KTP bagi WNA asal Ekuador akibat keterbatasan informasi yang diperoleh pihak distrik (kecamatan) setempat terkait aturan keimigrasian.

Kepemilikan KTP bagi WNA melanggar izin keimigrasian, dan bilamana disalahgunakan maka dipidana penjara 5 tahun serta denda Rp500 juta sesuai Pasal 126c Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“KTP itu tidak disalahgunakan. Kalau salah gunakan, dia (WNA) kena pidana keimigrasian,” ucap Victor.

Ia menjelaskan Kemenkumham Papua Barat melalui Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong dan Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari akan mengoptimalkan sosialisasi keimigrasian hingga ke wilayah perdesaan.

Meski begitu, pengawasan terhadap orang asing memerlukan sinergi kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“Kami imbau masyarakat kalau ada orang asing tinggal di lingkungannya, informasi ke kami,” tutur Victor.

Ia menegaskan pengawasan orang asing menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024 akan semakin ditingkatkan guna mencegah aktivitas yang berpotensi mendiskreditkan keutuhan NKRI.

Saat ini ada dua unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua Barat yaitu Imigrasi Kelas II TPI Sorong, dan Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari.

Di sisi lain, pihaknya terus memperkuat kapasitas Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) provinsi dan kabupaten/kota melalui berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi serta operasi gabungan.

“Termasuk jurnalis asing juga kami pantau. Kalau masuk ya harus lengkapi semua dokumen keimigrasian,” ucap Victor.

Menurut dia pengawasan aktivitas orang asing di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Papua Barat sudah sangat maksimal guna mencegah pelanggaran perizinan keimigrasian.

Perkembangan teknologi yang berdampak terhadap keterbukaan informasi memudahkan pemantauan kehadiran WNA. (SWF)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.