Lintas Papua

Kemenkumham Papua Barat Usulkan 559 Narapidana dapat Remisi Natal 2023

MANOKWARI — Kanwil Kemenkumham Papua Barat mengusulkan 559 narapidana di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan (lapas-rutan) di lingkungan Kemenkumham Papua Barat dan Papua Barat Daya mendapatkan remisi khusus hari raya Natal 2023.

Kakanwil Kemenkumham Papua Barat Taufiqkurrakhman dalam Jumpa Pers Akhir Tahun di Manokwari, Rabu (20/12/2023), mengatakan bahwa sebanyak 559 narapidana itu tersebar di 8 UPT Lapas dan Rutan di seluruh wilayah Papua Barat.

“Jumlah itu yang sudah kami usulkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, nanti resminya berapa yang disetujui akan disampaikan kemudian,” katanya.

Sejumlah narapidana itu dibagi menjadi remisi khusus satu untuk yang tidak langsung bebas dan remisi khusus dua untuk yang langsung bebas.

Untuk yang diusulkan langsung bebas, ujar Taufiqkurrakhman berjumlah lima orang. Sementara yang diusulkan remisi khusus satu berjumlah 554 narapidana.

“Ada lima narapidana yang nantinya langsung bebas saat terima remisi. Satu dari Lapas Sorong dan empat Lapas Manokwari,” ujarnya.

Ia lalu merinci Lapas Kelas IIB Sorong sebanyak 235 narapidana, Lapas Kelas IIB Manokwari 141 narapidana, Lapas Kelas III Kaimana 39 narapidana, dan Lapas Kelas IIB Fakfak 35 narapidana.

Kemudian Lapas Kelas III Teminabuan 31 narapidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Manokwari 24 anak, Lapas Perempuan Kelas III Manokwari 8 narapidana, dan Rutan Kelas IIB Teluk Bintuni 46 narapidana.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Papua Barat Dannie Firmansyah menjelaskan ratusan napi yang diusulkan untuk mendapatkan remisi sudah memenuhi syarat administratif dan substantif.

“Untuk narapidana atau anak pidana berhak mendapatkan remisi apabila berkelakuan baik dengan dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir terhitung tanggal pemberian remisi,” kata Dannie Firmansyah.

Sementara untuk narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional lainnya, selain syarat di atas ada syarat tambahan yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum.

Ia menyebutkan, pengusulan remisi tersebut telah melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dilakukan oleh tim asesmen pada setiap lapas dan rutan di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Papua Barat.

“Warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi khusus Natal terlebih dahulu dilakukan penilaian,” kata Dannie Firmansyah. (fan)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.