Lintas Papua

Komite Keselamatan Jurnalis Papua Barat dan Papua Barat Daya Resmi Terbentuk

SORONG –- Komite Keselamatan Jurnalis Papua Barat-Papua Barat Daya atau KKJ PB-PBD akhirnya terbentuk dalam kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) Forum Multistakeholder untuk Keselamatan jurnalis se-Papua Barat dan Papua Barat Daya yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Fave Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (25/1/2024).

Adapun peserta yang hadir saat deklarasi KKJ PB-PBD yakni perwakilan AJI Jayapura, IJTI Pengda Papua Barat-Papua Barat Daya, PWI Papua Barat Daya, PBHKP, PBH Pers Tanah Papua, PPMAN Papua, delegasi jurnalis Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Adanya Komite Keselamatan Jurnalis ini diharapkan bisa menekankan dan memperkuat upaya menjaga keselamatan insan pers di wilayah Kepala Burung Papua.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Erick Tanjung menuturkan, FGD di Sorong yang melibatkan multistakeholder ini karena berangkat dari kasus kekerasan menimpa jurnalis di Kepala Burung Pulau Papua.

“Selama dua tahun terakhir kekerasan terhadap jurnalis di Papua Barat dan Papua Barat Daya cukup masif terjadi, sehingga kami menginisiasi FGD ini,” ujar Erick.

Komite Keselamatan Jurnalis Papua Barat-Papua Barat Daya, Safwan Ashari (kanan). Istimewa

Koordinator KKJ ini juga mengaku, hingga kini pihaknya masih menerima laporan ada yang menghalangi kerja pers, kekerasan fisik, digital, gender, teror dan sebagainya di Tanah Papua termasuk Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Menurutnya, segala peristiwa yang terjadi dan dilaporkan ke Advokasi AJI Indonesia, semua itu adalah ancaman serius yang menghambat kebebasan pers di daerah.

“Kita harap Safwan Ashari Koordinator KKJ PB-PBD bersama pengurus ke depan bisa ikut menjaga dan mengawal iklim pers agar tetap merdeka di dua wilayah ini,” katanya.

Ke depan, ketika ada serangan, intimidasi, ancaman hingga kekerasan secara fisik terhadap jurnalis di Papua Barat dan Papua Barat Daya, KKJ bisa ikut mengawalinya.

Nantinya, KKJ PB-PBD akan ikut melakukan pendampingan baik advokasi non litigasi hingga litigasi, sebab lembaga ini juga telah didukung oleh Lembaga Bantuan Hukum yang telah bersedia mengawalnya. (rls/sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.