Lintas Papua

Komitmen Bawaslu Papua Barat Jaga Demokrasi Pemilu 2024

MANOKWARI – Sinergi mengawasi dan menjaga demokrasi menjadi tema utama dalam Semarak Ulang Tahun Bawaslu ke-15 di kantor Bawaslu Papua Barat, Minggu (9/4/2023).

Syukuran ulang tahun Bawaslu ke-15 menjadi momen bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk memulai pengawasan terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah tersebut.

Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie mengatakan peringatan hari lahir Bawaslu ke-15 dimaknai dengan komitmen pelaksanaan tugas pengawasan pemilu sesuai amanah aturan perundang-undangan.

“Tugas-tugas yang dimandatkan oleh regulasi, Bawaslu akan lakukan secara total,” kata Elias melalui sambungan telepon di Manokwari, Senin (10/4/2023)

Dari sisi kelembagaan, kata dia, koordinasi internal terus ditingkatkan agar pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai ekspektasi. Pengawasan itu dilakukan mulai dari pengawasan tahapan dan pengawasan non-tahapan Pemilu 2024.

“Supaya tidak satupun tugas pengawasan yang terlewatkan,” ujar dia.

Menurut dia evaluasi terus dilakukan selama 15 tahun kiprah Bawaslu dalam mengemban tugas pengawasan pemilu di Indonesia. Tujuannya meminimalisasi patologi demokrasi, sehingga Pemilu 2024 diselenggarakan dengan aman, tertib, dan lancar.

“Supaya kompetisi pemilu presiden, legislatif, dan kepala daerah lebih sehat,” jelas dia.

Elias mengakui bahwa praktik pemilu yang terjadi selama ini cenderung bernuansa SARA (suku, agama, ras, antargolongan), politik identitas, dan politik transaksional. Pola tersebut berdampak terhadap rasionalitas masyarakat untuk menyalurkan suara berdasarkan variabel yang berkualitas.

“Ini yang menjadi tantangan Bawaslu mengembalikan marwah pemilu,” ucap Elias.

Bawaslu, kata dia, terus melakukan pemantauan di wilayah Papua Barat termasuk Papua Barat Daya, guna menekan praktik politisasi identitas dan lainnya.

Bawaslu juga telah menandatangani komitmen bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama terkait penolakan penggunaan rumah ibadah sebagai sarana kampanya politik praktis.

“Ruang publik ini harus dicerahkan, dan kami senantiasa berkolaborasi dengan KPU,” jelas dia.

Ia mendorong partai politik menjalankan peran penting dalam merealisasikan pendidikan politik cerdas bagi publik, agar konstruksi politik pragmatis tidak terjadi.

Hal itu sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

“Kami berharap sosialisasi yang dilakukan parpol tidak sekedar pasang umbul-umbul atau internal partai,” tegas Elias Idie. (RED)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.