Lintas Papua

KPK Bantu Tagih Tunggakan Pajak di Bandara Babo

MANOKWARI – KPK melakukan pendampingan penagihan pajak daerah yakni terhadap pengelola Bandara Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, yang telah menunggak bertahun-tahun. Nilai tunggakan pajak tersebut mencapai Rp 677 juta.

KPK bersama dengan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, melakukan kunjungan langsung ke Bandara Babo pada 31 Mei 2022. Bandara yang mempunyai gedung terminal milik perusahaan Migas British Petroleum (BP) itu menunggak pajak sejak 2019.

“Kunjungan tersebut untuk memastikan pihak BP membayarkan kewajibannya berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 677 juta yang sudah tertunggak sejak tahun 2019,” ungkap Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (13/6/2022).

Tak hanya tunggakan pajak, BP juga tercatat belum membayarkan sewa lahan Bandara Babo pada kurun waktu 2015-2018.

“Hal ini sudah disampaikan ke perusahaan sejak Mei 2019. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak BP,” tambah Ipi.

Pada kunjungan sama, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, menyampaikan bahwa kepatuhan para pelaku usaha di wilayahnya dalam memenuhi kewajiban merupakan wujud nyata kontribusi untuk kemajuan Kabupaten Bintuni.

“Kehadiran BP sebagai perusahaan besar, sangat diharapkan memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Bintuni. Untuk itu, pemda berkomitmen untuk menjaga iklim usaha yang kondusif bagi perusahaan. Namun kami berharap, perusahaan juga memenuhi kewajibannya termasuk membayarkan pajak dan sewa atas lahan pemda yang dimanfaatkan,” tegas Petrus.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, KPK akan melakukan koordinasi dan monitoring dengan melibatkan berbagai pihak. Termasuk pihak SKK migas sebagai pengawas kegiatan pemegang kontrak kerja Migas, guna memastikan semua pihak berkontribusi secara optimal bagi daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku.

“KPK berada dalam posisi netral. Kami menjaga agar iklim usaha di daerah semakin sehat, tanpa pungutan liar. Di sisi lain, kami harus memastikan bahwa semua pihak termasuk perusahaan migas seperti BP tidak mengabaikan kewajibannya terhadap daerah” ujar Kepala Satuan Tugas Korsupgah Wilayah V KPK, Dian Patria.

Ke depannya, kata Dian, KPK akan mendorong sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun wilayah Papua Barat dengan mengedepankan asas keadilan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Papua Barat. (SEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.