Lintas Papua

KPU Beri Ruang Masyarakat Pantau Rekam Jejak Bakal Caleg 2024

MANOKWARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam memantau dan memberikan tanggapan terhadap rekam jejak para bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR Papua Barat yang diajukan oleh seluruh partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ketua KPU Provinsi Papua Barat Paskalis Semunya mengatakan, masyarakat dan media massa bisa ikut menentukan penyusuan daftar bakal calon sementara DPR Provinsi Papua Barat. Terutama memantau dan menginformasikan rekam jejak bacaleg.

“Bilamana tanggapan atau informasi penting terkait rekam jejak seorang bakal caleg, maka KPU bisa membatalkan pencalonan bacaleg diajukan partainya,” kata Paskalis kepada awak media di Manokwari, Selasa (16/5/2023).

Paskalis menerangkan, KPU akan melakukan verifikasi administrasi hingga 23 Mei 2023. Penelitian administrasi ini sangat menentukan karena menyangkut keabsahan bakal calon calon.

“Kalau pencalonan susunan kuota itu sudah selesai, tetapi bisa berakibat fatal, pertama kalau ada calon perempuan yang tidak memenuhi syarat, kemudian ada dokumen yang kurang kemudian harus diganti kota perempuan tidak boleh diabaikan, harus tetap diakomudir,” jelas Paskalis.

Selanjutnya, jika dalam waktu dekat keluar peraturan KPU perubahan tentang setiap dapat koma harus dibulatkan ke atas maka berpengaruh kepada Dapil Papua Barat lima (5) dan Dapil Papua Barat dua (2), yang sudah lebih itu aman, tetapi yang belum mau tidak mau harus dilakukan perbaikan, karena kuota perempuan itu bagian dari mutlaknya dokumen diterima.

“Sehingga partai mudah-mudahan partai duduk dan diselesaikan secara internal dan tidak bermasalah,” pesannya.

Selanjutnya hal yang ketiga adalah syarat penunjang bagi pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, TNI, ASN, Polri dan penyelenggara Pemilu kalau masih bekerja aktif.

“Maka  yang kita tagih adalah  di mana pernyataan pengunduran diri, instansi yang mengolah sudah terima, sehingga itu jadi jaminan bahwa nanti sampai dengan persiapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) sudah kami terima,” jelas Paskalis Semunya.

Selain itu, termasuk mantan terpidana, KPU juga akan mengkros cek pengumumannya di media masa bahwa di mantan nara pidana yang telah selesai menjalani hukuman pidanananya, mana salinan surat bebas, satu persatu akan diperiksa secara teliti KPU.

Sedangkan hal yang keempat, yang sangat dibutuhkan KPU adalah tanggapan masyarakat media dan rekam jejak calon secara tuntas.

“Paling kursial adalah ijazah, begini ini setiap Pemilu itu menjadi olahan yang segar untuk saling mencekal. Misalkan surat masuk atau tanggapan yang kami teliti terdapat keraguan dan perlu diyakinkan kita lakukan verifikasi langsung ke sekolahnya,” tegas Paskalis.

“Yang terpenting adalah ijazah SMA yang sah, karena menjadi anggota calon DPR itu berpendidikan paling rendah SLTA, layaknya, hari ini semua calon baik DPD RI, DPR RI, DPR provinsi DPRD kabupaten kota sekalipun wajib menunjukan ijazah SMA,” sebut Paskalis.

Dia menegaskan, bahwa walau seorang bakal calon itu menunjukkan ijazah S1, S2, atau S3 sekalipun, tetapi tidak berhasil menunjukkan ijazah SLTA maka dengan demikian gugurlah seluruh dokumen ke atasnya.

Kata Semunya, KPU melakukan penelitian berkas sampai tanggal 23 Mei, kemudian ada verifikasi lagi pada tanggal 26, kemudian ada perbaiki di bakal calon anggota.

“Saya selalu mengingatkan, calon yang diusung harus jujur atas pekerjaannya, rekam jejaknya, statusnya, agar kebutuhan dokumen pelengkap baginya terpenuhi,”

Semunya mengatakan, tidak ada yang melarang mantan narapidana koruptor, tetapi mantan narapidana koruptor itu wajib menunjukkan salinan, tidak ada yang melarang ASN, TNI, Polri tetapi wajib mundur, tidak ada yang melarang kepala daerah, tetapi wajib mundur. (SEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.