KPU Manokwari Ajak Insan Pers Edukasi Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024
MANOKWARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari, Papua Barat mengajak insan pers di wilayah itu mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan guna menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024.
“Kami harap rekan-rekan pers bisa kelola informasi dengan baik,” kata Ketua KPU Manokwari Christine Ruth Rumkabu di Manokwari, Kamis (3/8/2023).
Christine menjelaskan pers sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi memiliki peran penting terhadap penyebarluasan informasi. Oleh sebabnya, insan pers harus mengendapkan kode etik jurnalistik saat memproduksi berita yang disiarkan melalui media cetak, elektronik dan digital.
“Sekarang semua orang bisa terima informasi dengan bebas lewat handphone,” ucap dia.
Ia menuturkan KPU selaku penyelenggara, memerlukan dukungan insan pers agar semua tahapan pemilu dapat dipublikasi dengan akurat.
Keterlibatan media massa diharapkan mampu mencerahkan publik, sehingga tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu berjalan sesuai ekspektasi.
“Semua yang kami informasikan tolong teman-teman terjemahkan secara baik supaya masyarakat bisa paham,” ujar Christine.
Ia lalu menuturkan lima komisioner KPU Manokwari periode 2023-2028 telah dilantik pada 26 Juli 2023, yang kemudian mengikuti orientasi tugas selama empat hari.
Pelaksanaan tugas pertama dimulai sejak 2 Agustus 2023, dan pertemuan bersama insan pers merupakan agenda kedua.
“Mengawali tugas kami di KPU, maka kami butuh dukungan semua elemen,” ucap dia.
Anggota KPU Manokwari Sidarman berharap insan pers berperan aktif mengedukasi masyarakat agar dapat menyalurkan hak pilih pada 14 Februari 2024 di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
“Teman-teman pers punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana kita ajak masyarakat salurkan hak suara,” ucap dia.
Perlu diketahui lima komisioner KPU Manokwari yang baru dilantik adalah Christine Ruth Rumkabu selaku ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Sidarman Divisi Teknis Penyelenggara, Alexander Basna Divisi Hukum dan Pengawasan, Jackson Hosyo Divisi Data dan Informasi, dan Ronny Frans Wanggai Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat. (SWF)
