Mengapa Papua Masih Rawan?
JAKARTA – Pemerintah terus melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur di wilayah Tanah Papua. Mengapa hingga kini kekerasan di sana masih saja mengemuka?
Pada Kamis (6/7/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Pembangunan bandara ini diklaim untuk memberikan layanan transportasi bagi masyarakat di Kabupaten Asmat dan sekitarnya.
“Bandara Ewer di Kabupaten Ewer, Provinsi Papua Selatan yang telah dibangun, hari ini siap dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Asmat,” kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi menekankan, keberadaan bandara ini sangat penting untuk konektivitas keterhubungan antar wilayah, baik kabupaten, provinsi, maupun pulau. Bandara ini, kata dia, akan mempercepat mobilitas orang dan juga barang, serta membuka isolasi suatu daerah.
Dari laporan yang diterimanya, bandara ini sudah melayani penerbangan dari Timika, Kamur, dan juga Merauke. “Tadi saya mendapatkan laporan bahwa sekarang, setiap minggu dari Timika telah ada 2 kali penerbangan, dari Kamur seminggu sudah ada 4 kali penerbangan, dan dari Merauke sudah ada 4 kali penerbangan,” ujarnya.
Jokowi yakin, Bandara Ewer ini akan mendorong peningkatan pariwisata di Asmat. Keberadaan bandara ini juga akan meningkatkan perekonomian, sehingga Kabupaten Asmat semakin berkembang dan maju.
“Ini akan membuka wisata Asmat akan semakin meningkat dan kita ingin dengan selesainya Bandara Ewer ini Asmat akan semakin berkembang dan maju. Dan kita harapkan ekonomi di Kabupaten Asmat, Papua Selatan secara umum akan semakin baik dan meningkat,” ujarnya.
Ketua Komnas HAM periode 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik mengakui, upaya akselerasi pembangunan di Papua memang terus ditingkatkan. Ini dengan mudah dapat dilihat kemajuan di berbagai bidang terutama infrastruktur, transportasi, fasilitas sosial.
Namun menurut Taufan, kemajuan pembangunan ini masih belum mengangkat indeks kemajuan Orang Asli Papua (OAP) di sektor hak-hak ekonomi sosial dan budaya. “Kehidupan OAP masih belum berhasil ditingkatkan sehingga kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya tadi makin menimbulkan kesenjangan sosial dengan para pendatang,” kata Taufan dalam keterangannya kepada Republika, Kamis (6/7/2023).
Taufan memandang kesenjangan ini memberikan ruang yang luas bagi gerakan perlawanan politik. Bentuknya ada protes yang menyatakan ketidakpuasan saja atau sampai gerakan kemerdekaan atau pemisahan diri melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
“Gerakan ini semakin menemukan jati dirinya sejalan dengan pendekatan keamanan yang puluhan tahun diterapkan di Papua,” ujar Taufan.
Oleh karena itu, Taufan mengingatkan pendekatan keamanan menimbulkan banyak kekerasan dan pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih. Ia mencatat peristiwa yang besar yakni Wamena, Wasior, Paniai yang oleh Komnas HAM telah diselidiki dan diserahkan ke pengadilan. Sebelum itu, ada kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Eluay di Abepura pada 2001 yang juga direkomendasikan Komnas HAM untuk dilanjutkan proses hukum melalui peradilan HAM berat.
“Dua kasus utama, yakni Paniai (2014) dan sebelumnya peristiwa Abepura berakhir dengan dibebaskannya semua terdakwa dan tentu saja membunuh harapan orang Papua akan keadilan,” ucap Taufan.
Taufan meyakini masih banyak pelanggaran HAM lain yang sebetulnya bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat atau kejahatan kemanusiaan. Hanya saja, Taufan pesimis kasus semacam itu bisa diselesaikan dengan adil.
“Tidak ada proses hukum yang betul-betul bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama korban, keluarganya,” ujar Taufan.
Taufan mewanti-wanti Pemerintah agar memperbaiki kesenjangan sebagai akar masalah di Papua. Kalau tidak, Taufan pesimis kekerasan di Papua bakal mereda.
“Tidak berjalannya keadilan hukum ini semakin menipiskan kepercayaan rakyat Papua terhadap keseriusan pemerintah menyelesaikan berbagai masalah di Papua, juga terhadap penegakan hukum, keadilan serta penghormatan atas HAM di Papua,” kata Taufan.
Sebelumnya, Center for Strategic and International Studies (CSIS) sudah membaca menguatnya intensitas konflik hingga jatuhnya korban jiwa di Papua. Peneliti Senior Politik dan Perubahan Sosial CSIS Vidhyandika Djati Perkasa merinci eskalasi konflik Papua yang ditemukannya pada 2015 di angka 11. Jumlah ini trennya meningkat hingga mencapai puncak pada 2021 (139 konflik). Lalu eskalasinya menurun sampai 2022 (105).
Sedangkan data kematian akibat konflik di Papua pada 2015 di angkat 16. Jumlahnya berfluktuatif setiap tahun, dan mencapai angka tertinggi pada 2022 (228 kematian).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan akan berkantor selama beberapa hari di Papua pada Agustus mendatang. Mahfud mengatakan, dia dan sejumlah jajaran menteri kabinet lainnya seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menempati Dewan Daerah di Papua.
“Dalam waktu dekat kami akan berkantor di sana selama satu hari, dua hari, tiga hari. Kami kan punya kantor di sana dewan daerah,” ujar Mahfud usai melaporkan ke Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin soal Papua di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Rencana berkantor di Papua tersebut dilakukan usai kunjungan Wapres ke Bumi Cendrawasih pada 10-16 Juli mendatang. Wapres yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan untuk memantau progres perkembangan di Papua.
“Iya setelah pak Wapres, akan ada kunjungan lagi bersama dewan ada Panglima, Polri, Kemendagri, Menteri Keuangan, kami kan ada kantor di sana. Mungkin bulan depan Insya Allah,” kata Mahfud.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan situasi di Papua saat ini kondusif jelang kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut.
“Kita sampaikan daerah daerah yang tadi disampaikan ya kita sampaikan bahwa jajaran disana untuk mengamankan dengan protap (prosedur tetap) bahwa presiden, wapres maupun pejabat yang berada di atas ke daerah khususnya daerah rawan akan kita antisipasi,” ujarnya.
Yudo juga menyebutkan, daerah yang akan dikunjungi Wapres juga bukan termasuk daerah rawan. Wapres diketahui akan mengunjungi wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Teluk Bintuni, Kota Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Sorong. “Tidak, tidak ada (daerah rawan). Yang akan dikunjungi itu Timika, Bintuni, Mimika, Manokwari, Jayapura, dan Sorong,” ujar Yudo. (REP)
