Lintas Papua

Merasa Dirugikan PT Jaya Molek Perkasa, PT BPR Arfindo Siap Tempu Jalur Hukum

SORONG – PT BPR Arfak Indonesia (Arfindo) Cabang Aimas akan segera menempu jalur hukum karena merasa telah dirugikan PT Jaya Molek Abadi yang tidak menyelesaikan pembayaran pinjamannya sebesar Rp 5 miliar.

Direktur Operasional PT BPR Arfindo Anthoneta Kopong, menjelaskan persoalan ini berawal dari PT Jaya Molek Perkasa melakukan pinjaman sebesar Rp 5 miliar dengan agunan jaminan sertifikat tanah.

“Jadi kami memikirkan bahwa ini urgensi kami karena macet sudah terlalu lama dan kami juga tidak bisa memutar kembali uang itu sebab tertahan di kredit PT Jaya Molek Abadi,” kata Anthoneta Kopong di Kota Sorong, Senin (17/4/2023).

Anthoneta menjelaskan bahwa PT Jaya Molek Abadi ini pinjam lima miliar dengan jaminan sertifikat induk. Kemudian, sertifikat induk itu dipecah di Notaris Ibu Tiur.

“Ketika kami order ke sana dan keluarlah surat keterangan dengan pemecahan setifikat induk itu sebanyak 111 sertifikat. Lalu 71 sertifikat diambil PT BPR Arfindo sebagai milik jaminan dan sisanya kami tidak tahu milik siapa,” kata dia.

Namun, Anthoneta melanjutkan, pada 2022 PT BPR Arfindo mendapatkan surat yang dikirim notaris yang menyebutkan bahwa 71 sertifikat itu merupakan pinjaman PT BPR Arfindo, sehingga diminta untuk dikembalikan.

“Kami kemudian balas surat itu dengan menegaskan bahwa sertifikat tersebut milik jaminan kami, kami kasih bukti ke notaris bahwa benar 71 sertifikat bukan pinjaman dan ini adalah jaminan kami dengan perjanjian kredit nomor sekian,” ungkap dia.

Bukan cuma surat dari notaris, Bank Papua pun melayangkan surat dengan mengklaim bahwa 29 sertifikat miliknya harus segera dikembalikan.

“Kami juga sudah sampaikan melalui surat ke Bank Papua bahwa 29 sertifikat dari 71 sertifikat itu adalah milik kami,” tegasnya.

Dia mengakui bahwa upaya terus menerus dilakukan melalui koordinasi dan negosiasi dengan pihak terkait, namun hasilnya tidak pernah terealisasi secara baik dan maksimal.

“kita sudah bangun komunikasi baik tapi realisasinya tidak pernah dijalankan,” ucap dia.

Bahkan di atas 29 tanah kavling yang merupakan jaminan kredit PT Jaya Molek Perkasa ke PT BPR Arfindo telah berdiri sejumlah bangunan perumahan subsidi.

“Di atas tanah kavling tersebut sudah ada bangunan perumahan subsidi, sebab para konsumen dari PT Jaya Molek ini melakukan akad kredit perumahannya di Bank Papua,” aku dia.

Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum PT BPR Arfindo Hiras Lumban Tobing, SH, MH mengatakan, upaya hukum baik pidana maupun perdata akan dilakukan segera.

Sebab, menurutnya berbagai upaya telah dilakukan secara persuasif, namun sejauh ini dari pihak-pihak terkait tidak mengindahkan upaya tersebut.

“Setelah mempelajari kasusnya saya  melihat ada kejanggalan dalam persoalan ini. Karena bagaimana mungkin kredit KPR itu bisa cair dari Bank Papua sementara 29 sertifikat ada sama kita,” ungkap dia.

Dia melihat ada unsur kesengajaan dan terencana sehingga patut diduga bahwa pihak-pihak terkait telah melakukan tipu daya dan secara tidak sah menjual tanah dan bangunan kavling di atas  hak milik PT BPR Arfindo dengan SHGB No 765, No 777, SHGB No 802 dan nomor 817. (SWF)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.