Musrenbang Papua Barat Fokus Turunkan Kemiskinan Ekstrim dan Cegah Stunting
MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 tingkat Provinsi, Kamis (4/5/2023).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari itu, dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw yang ditandai dengan pemukulan tifa.
Musrenbang yang berlansung sehari itu, dihadiri oleh anggota Forkopimda Papua Barat, Penjabat Sekretaris Provinsi Papua Barat Dance Sangkek, para Bupati, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.
Paulus Waterpauw dalam arahannya mengatakan saat ini Pemprov Papua Barat menaruh focus pada upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan mencegah stunting yang menjadi persoalan serius di daerah itu, selain pokok usulan program pembangunan lainnya.
Ia berujar, angka kemiskinan ekstrim saat ini mengalami penurunan. Penduduk miskin ekstrim di Papua Barat tahun 2021 sebesar 9,64 persen, namun tahun 2022 turun menjadi 8,35 persen.
“Penduduk miskin ekstrim di Papua Barat mengalami penurunan sebesar 1,29 persen, namun masih di bawah rata-rata nasional,” katanya.
Sementara data prevelensi stunting di Papua Barat mengalami kenaikan 3,8 persen pada tahun 2022 menjadi 30 persen dari tahun 2021 sebesar 26,2 persen. Terdapat empat kabupaten yang mengalami kenaikan kasus stunting, yakni Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 11,4 persen, Manokwari sebesar 9,7 persen, Fakfak sebesar 3 persen dan Kaimana sebesar 0,7 persen.
“Pemprov Papua Barat mendukung instruksi Presiden Republik Indonesia agar angka stunting harus pada titik nol,” ucapnya.
Menurut Waterpauw, perlu ada revitalisasi peran posyandu dengan menggerakkan perangkat kampung, seperti biaya untuk kader posyandu, biaya perbaikan gizi dan sebagainya.
“Melakukan pelayanan terpadu dengan ukur timbang, imunisasi, dan lainnya bagi keluarga beresiko stunting,” terangnya.
Ia menambahkan, stunting dan kemiskinan ekstrim di Papua Barat merupakan tantangan dan tugas bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan di tahun 2024.
“Untuk itu, perlu pendekatan perencanaan pembangunan secara tematik holistic guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan lebih efektif dan efisien,” pungkasnya. (AKR)
