Ombudsman Serahkan LAHP CPNS 2018 kepada Pemerintah

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Proses rekruitmen dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Papua Barat Formasi tahun 2018 telah sampai pada tahap final. Akan tetapi Ombudsman Perwakilan Papua Barat menerima adanya pengaduan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam proses tersebut.

Sehubungan dengan adanya laporan tersebut, Ombudsman Papua Barat telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pokok laporan perihal dugaan penyimpangan prosedur dimaksud. Penyimpangan prosedur tersebut diduga dilakukan oleh dalam penetapan hasil CPNS formasi tahun 2018 pada sejumlah instansi yang ada dalam lingkup Pemprov Papua Barat.

Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yosep Sombuk mengatakan, pihaknya sudah memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Pemprov yang langsung diterima Gubernur Papua Barat.

“Rangkaian pemeriksaan sudah kami lakukan dan hari ini kami serahkan LAHP kepada Gubernur Papua Barat,” ujar Musa kepada media ini, Senin (13/12/2021).

Dia mengatakan, dari hasil pemeriksaan, pihaknya mendapatkan hasil diantaranya; pertama, Biro Umum.   Dari 43 nama honorer dari Biro Umum Setda Papua Barat yang diakomodir, terdapat 10 nama yang bukan merupakan tenaga honorer dan menggantikan 10 nama tenaga honorer aktif. Kedua, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Terdapat 7 nama yang bukan merupakan tenaga honorer namun terakomodir pada CPNS Formasi Tahun 2018.

Ketiga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM/PTSP). Dari 10 nama tenaga honorer pada Biro Perekonomian dan Investasi Setda Provinsi Papua Barat yang diakomodir menjadi CPNS terdapat 2 nama yang merupakan tenaga honorer telah berhenti atau tidak bekerja secara terus menerus pada Dinas dimaksud. Keempat, Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan. Terdapat 13 nama yang bukan merupakan tenaga honorer aktif atau tidak terdaftar serta terdapat 4 nama honorer aktif yang tidak terakomodir.

Kelima, Sekretariat DPR Papua Barat. Dari 12 nama tenaga honorer aktif yang direkomendasikan, hanya terdapat 1 nama yang diakomodir dan 11 nama lainnya bukan merupakan honorer yang direkomendasikan atau tidak terdaftar sebagai tenaga honorer aktif pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat. Keenam, Dinas PUPR (Satker Bina Marga&Cipta Karya). Dari 17 nama yang diakomodir menjadi CPNS formasi 2018, terdapat 3 nama yang berasal dari instansi vertikal (Satker Bina Marga dan Cipta Karya) yang mana pembiayaan honorer tersebut berasal dari dana APBN.

Ketujuh, Sekretariat MRPB. Dari 82 nama tenaga honorer yang terakomodir pada CPNS Formasi Tahun 2018, 33 nama bukan merupakan tenaga honorer yang bekerja secara aktif atau terus menerus pada Sekretariat MRPB. Kedelapan, Formasi PPPK. Terdapat 10 orang CPNS yang memiliki usia diatas 35 yang seharusnya menjadi PPPK. Akan tetapi, 10 nama tersebut terakomodir menjadi CPNS atau melakukan pemalsuan identitas diri.

Musa menuturkan, pihaknya menyimpulkan telah ditemukan maladministrasi penyimpangan prosedur oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam Penetapan CPNS Formasi Tahun 2018. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa tindakan korektif kepada Gubernur Papua Barat, Sekda dan BKD.

Tindakan korektif yang perlu diambil adalah; pertama, melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data tenaga honorer yang telah diangkat menjadi CPNS Formasi Tahun 2018. Kedua, melakukan penangguhan SK PNS sampai dengan adanya hasil final terhadap verifikasi dan validasi data.

“Ketiga, terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi yaitu pemalsuan dokumen dan data, agar diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan pembatalan SK CPNS,” kata Musa.

Selanjutnya, kata Musa, Pemprov sebagai Terlapor diberi waktu untuk menindaklanjuti saran sebagaimana LAHP dimaksud. Rentang waktu tindaklanjut diberikan selama 30 hari sejak diterimanya LAHP. Pihak Ombudsman akan melakukan monitoring terhadap upaya tindaklanjut yang dilakukan oleh Pemprov selama rentang waktu tersebut.

“Apabila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, pihak Terlapor tidak mengindahkan saran korektif ini, maka kami akan terbitkan rekomendasi,” pungkasnya. (PB25)

 

 **Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 15 Desember 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: