Paripurna Pengusulan Pemberhentian Gubernur-Wagub Ditunda

MANOKWARI – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR PB) pada masa sidang I dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (12/4/2022), hingga pembahasan LKPj selesai.

Rapat Paripurna masa sidang ke 1 terkait pengusulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Barat Saleh Siknun didampingi Ketua Dewan Orgenes Wonggor, Wakil Ketua I Ranley H.L. Mansawan, dan Wakil Ketua III Jongky Fonataba.

Rapat Paripurna ini turut dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan jajaran Forkopimda Papua Barat. Namun tidak terlihat Wakil Gubernur Mohamad Lakotani.

Rapat sedianya dimulai pada pukul 14.00 WIT, namun tertunda. Saat sidang baru dimulai sudah ada skors dari beberapa anggota DPR Papua Barat. Meski ada yang mendukung untuk sidang tetap dilanjutkan, namun pimpinan rapat akhirnya men-skors sidang.

Fraksi PDI Perjuangan mempermasalahkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019, dimana pembahasan LKPj Gubernur tahun 2021 harus diselesaikan sebelum dilakukan pengusulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Sesuai PP Nomor 13 tahun 2019, Laporan Pertanggungjawaban harus dijelaskan semua terlebih dahulu baru bisa pengusulan pemberhentian. Jangan sampai kita menyalahi aturan yang sudah ditetapkan,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Abner Jitmau.

Menurut Abner, paling tidak panitia kerja (Panja) yang telah dibentuk DPR Papua Barat dapat melihat serta melaporkan hasilnya. Sehingga diketahui bersama dalam rapat paripurna pengusulan pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wagub.

Seirama disampaikan Fraksi PDIP, Persatuan NasDem, Demokrat,  Fraksi Otsus juga mengusulkan penundaan paripurna pengumuman akhir masa jabatan.

Syamsuddin dari Partai Nasdem menegaskan pimpinan dewan telah membuat skema rapat. Sebab itu sudah seharusnya LKPj diselesaikan terlebih dahulu, barulah masuk pada rapat paripurna pengusulan pemberhentian. “Hal itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Bamus,” ujarnya.

Sementara itu, Perbedaan pendapat justru dikemukakan oleh Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Nurani dan Fraksi Gas, yang menyatakan tidak adanya korelasi antara LKPj dengan pengumuman akhir masa jabatan Gubernur dan Wagub.

Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Barat Max Hehanusa menegaskan bahwa paripurna pengusulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tidak ada korelasi dengan LKPJ tahun 2021.

“Ini hanya persoalan administrasi sehingga kami fraksi Golkar mengusulkan agar rapat paripurna ini tetap dilanjutkan,” ucap Max Hehanusa.

Dari hasil tersebut, Paripurna pengumuman akhir masa jabatan yang sedianya dimulai pukul 15.00 WIT diskorsing sampai waktu yang belum ditentukan. (PB1)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: