Lintas Papua

Partai Prima Kaimana Desak Audit Verifikasi Parpol

KAIMANA – Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Kabupaten Kaimana, Brian A Waryensi mendesak agar KPU menghentikan tahapan pemilu untuk sementara waktu dan dilakukan audit terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu.

Ketua DPK Prima Kabupaten Kaimana Brian A Waryensi, mengatakan KPU bertindak diskriminatif dan tidak transparan dalam proses tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Menurut dia, Prima sengaja dijegal oleh KPU dengan menyatakan Prima tidak memenuhi syarat (TMS) di Papua dalam proses verifikasi administrasi.

“Sebagai anak negeri ini, kami menilai keputusan KPU RI sangat diskriminatif dan tidak transparan dalam proses tahapan verifikasi parpol, hingga tak meloloskan Prima sebagai peserta Pemilu 2024 secara nasional. Dengan alasan Prima dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) di 6 kabupaten di Papua,” ungkap Warnyesi di Kaimana, kemarin.

Ia menilai, keputusan tersebut sangat janggal dan bernuasa politik untuk menjegal Prima dan itu terjadi di Papua. “KPU telah mengambil hak kesulungan kami, dalam dunia politik,” ujarnya.

Karena itu, ujar dia, Prima meminta KPU segera diaudit dan membuka data parpol yang terdapat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada masyarakat luas. Dengan begitu, akan terlihat partai mana saja yang benar-benar layak lolos dan partai yang dijegal oleh KPU.

“Untuk sementara, sebelum proses audit dan membuka data Sipol ke publik, proses tahapan pemilu harus dihentikan,” kata Warnyesi menegaskan tuntutannya.

Menurutnya sebagai penyelenggara pemilu KPU seharusnya menerapkan asas langsung umum bebas rahasia (Luber) dan Jujur adil (Jurdil) dalam seluruh tahapan pemilu.

“Jika penyelenggara pemilunya tidak transparan dan berpihak kepada kepentingan politik tertentu, maka pemilu tidak akan menghasilkan perubahan apapun bagi rakyat,” katanya.

Ia lalu berpesan agar seluruh DPK Prima Kabupaten Kaimana tetap semangat dalam perjuangan dan tidak kehilangan idealisme, untuk melawan kelompok Oligarki 1 persen yang selama ini nyaman menguasai hajat hidup 99 persen rakyat Indonesia. (PBN)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.