Lintas Papua

Pelabuhan Waisai Tak Terurus, KPK Dorong Percepatan Hibah Aset ke Kemenhub

WAISAI — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim kolaborasi Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah V, menemukan banyak kekurangan di area Pelabuhan Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

Adapun temuannya meliputi, tidak adanya tisu dan air di area toilet, area pelabuhan tidak terurus, masih terjadi pungutan liar (pungli), tidak adanya papan penanda untuk wisatawan asing yang berkunjung.

Kepala Satgas Korsup Wilayah V Dian Patria menjelaskan bahkan pos pembayaran tiket masuk kawasan wisata masih terpisah antara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan Kepulauan Raja Ampat, dengan perbedaan jarak 200 meter.

“Kalau seperti ini kan, turis juga tidak mau berkunjung lagi. Padahal, kami melihat turis yang datang ke Raja Ampat itu merupakan turis bonafide. Mereka mau bayar berapa pun untuk berkunjung ke sini,” kata Dian dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Untuk itu, KPK terus mendorong agar prosesi hibah Pelabuhan Waisai segera diselesaikan agar bisa melakukan perbaikan.

“Penyerahan aset tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Hibah dari Bupati Raja Ampat. Tadi sudah disepakati proses serah terima akan dilakukan sebelum 17 Agustus 2024,” jelas Dian.

Di sisi lain, tim Korsupdak KPK, Anda Talga Setiawan Gultom menegaskan, Pelabuhan Waisai harus segera dibenahi agar tidak ada lagi celah terjadinya potensi korupsi, sehingga Raja Ampat bisa lebih mendunia.

“Biasanya kita ingin cepat-cepat ke ‘surga’, akan tetapi faktanya mau ke surga itu susah. Ada banyak permintaan yang tidak jelas. Jadi kalau bisa diintegrasikan dalam satu pintu, supaya tidak terjadi kebocoran,” katanya.

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati (Kiri) tengah berbincang dengan Kepala Satgas Korsup Wilayah V, Dian Patria di Waisai, Raja Ampat, Senin (8/7/2024) (Dok Humas KPK)

Di kesempatan yang sama, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, menegaskan bahwa pihaknya sudah siap menyerahkan aset Pelabuhan Waisai kepada pemerintah pusat, agar perbaikan ke depan bisa berjalan optimal.

“Kami tentunya berharap ada perhatian lebih dalam menata dan membuat menarik pelabuhan itu, karena itu merupakan wajah kita di Waisai, sebagai ikon Pariwisata Raja Ampat. Dengan adanya pendampingan KPK, kami juga berharap prosesi hibah ini tidak lagi terkendala,” katanya.

Pemkab Raja Ampat berharap agar kesepakatan sertifikat dan pengelolaan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setelah pengelolaan Pelabuhan Waisai diserahkan ke Kemenhub.

“Kami berharap serah terima aset Pelabuhan Waisai dapat berjalan dengan lancar dan akuntabel, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Raja Ampat dalam bentuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan,” kata Abdul Faris Umlati. (rls/pbn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.