Lintas Papua

Pemerintah Ajak Lembaga Agama di Kaimana Berpartisipasi Tangani Stunting

MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat mengajak lembaga keagamaan di wilayah itu turut berpartisipasi dalam penanganan masalah balita gagal tumbuh akibat kurang gizi atau stunting.

Wakil Bupati Kaimana Hasbulla Furuada mengatakan penanganan stunting memerlukan sinergi kolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat termasuk lembaga keagamaan yang menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

Lembaga keagamaan yang dimaksud seperti Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Semua kita harus bersatu padu untuk mengambil langkah penanganan masalah stunting,” kata Hasbulla di Manokwari, Kamis (27/7/2023).

Ia menuturkan pemerintah kabupaten melalui satuan tugas (satgas) penanganan stunting, terus melakukan pendataan terhadap balita yang terpapar stunting ke seluruh wilayah.

Data yang akurat akan berdampak signifikan dalam pelaksanaan program intervensi stunting di Kabupaten Kaimana.

“Kami akui data yang ada masih terfokus di perkotaan, karena kondisi geografis. Tapi, pendataan ke seluruh kampung terus dilakukan,” ucap dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah kampung diwajibkan mengalokasikan anggaran penanganan stunting yang bersumber dari dana kampung atau dana desa.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan asupan gizi bagi semua ibu hamil dan balita yang ada di wilayah perkampungan.

“Kami sudah sampaikan ke pemerintah kampung supaya gunakan dana kampung untuk perbaikan gizi,” tutur Hasbulla.

Menurut dia edukasi dan sosialisasi tentang penyebab terjadinya stunting terus dimaksimalkan dengan menyasar ibu hamil, pasangan pra-nikah, dan wanita usia produktif.

Pemerintah juga gencar mengedukasi agar pernikahan anak usia dini dapat diminimalisasi dari hari ke hari.

“Peran Posyandu yang menjadi garda terdepan semakin dioptimalkan,” kata Hasbulla.

Sebelumnya, Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaimana Mohammad Daen Werfete menerangkan, ada 2.845 kepala keluarga yang tersebar pada 84 Kampung dan dua kelurahan beresiko menghasilkan balita stunting.

“Setelah didata, 264 balita terpapar stunting. Dari jumlah itu, 32 sudah diangkat menjadi anak asuh Gubernur Papua Barat,” ujar Werfete.

Ia mengakui bahwa penanganan stunting di Kabupaten Kaimana terkendala dengan alokasi anggaran yang belum maksimal.

Dengan demikian, penanganan masalah stunting masih dipusatkan pada sejumlah wilayah yang ada di kawasan perkotaan.

“Program yang sudah jalan yakni pemberian makanan tambahan di Posyandu dalam Kota Kaimana,” ujar dia.

Menurut dia penanganan masalah stunting harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir yang melibatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan elemen masyarakat. (SWF)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.