Lintas Papua

Pemkab Diminta Bangun Mal Pelayanan Publik

MANOKWARI – Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mengintegrasikan seluruh layanan bagi masyarakat. Hal ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2021.

Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Diah Natalisa, mengatakan, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik di seluruh daerah dengan dua tujuan dasar. Pertama, mengintegrasikan layanan dalam rangka meningkatkan kecepatan, keterjangkauan, kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam pemberian layanan. Kedua, meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha bagi stakeholder.

“Kami sangat berharap ada muncul MPP dari Provinsi Papua Barat,” ucap Diah saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Selasa (29/3/2022) malam.

Ia menjelaskan, Kemenpan RB senantiasa memberikan pendamping terhadap pemerintah kabupaten/kota bilamana mau mendirikan MPP. Beberapa tahun lalu, almarhum Demas Mandacan telah melakukan penandatanganan komitmen terkait pembangunan MPP di Kabupaten Manokwari. Sayangnya, rencana tersebut belum sempat terlaksana.

“Tentu dengan senang hati kami membantu lakukan pendampingan,” jelas dia.

Ia menjelaskan, MPP yang sudah dibangun oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia hingga kini, masih terpusat di Pulau Jawa. Jumlahnya mencapai 34 MPP dari total 55 MPP yang telah dibangun.

“Di Sumatera ada delapan, Kalimantan ada tiga, Bali dan Nusa Tenggara ada tiga MPP, dan tujuh MPP di Pulau Sulawesi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, maka diperlukan upaya yang strategis dan konsistensi dari pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pembangunan MPP di seluruh Indonesia. Dengan adanya pola integrasi sistem layanan, maka kualitas pelayanan publik yang prima dapat tercipta.

“Kami sangat harapkan komitmen kepala daerah dalam membangun MPP di Tanah Papua, seperti almarhum Bupati Demas,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pemerintah pusat maupun daerah harus saling berkolaborasi dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi. Khususnya Papua Barat yang kaya akan potensi alam, sudah semestinya meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mendongkrak masuknya investasi.

“Papua Barat sudah selayaknya memiliki layanan publik yang berkualitas,” pungkas Diah Natalisa. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.