Lintas Papua

Pemprov Papua Barat Alokasikan 2 Miliar untuk Dana Hibah Parpol

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan dana hibah pembinaan bagi 11 partai politik (parpol) lebih kurang Rp2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun 2023.

“Parpol penerima dana pembinaan adalah parpol yang memiliki kursi DPR Papua Barat pada Pemilu 2019,” kata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Muhammad Tamrin Payapo di Manokwari, Senin (7/8/2023).

Ia menjelaskan bantuan keuangan dari pemerintah bertujuan untuk menciptakan desentralisasi kewenangan internal parpol guna mewujudkan kemandirian parpol, inovatif, dan pembangunan perpolitikan yang sehat.

Meski demikian, pemerintah mewajibkan setiap parpol menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) terhadap penggunaan dana pembinaan yang diberikan pada tahun 2022.

“Laporan itu wajib mereka serahkan. Kalau tidak, maka dana pembinaan tahun 2023 tidak diberikan. Tinggal dua parpol belum serahkan laporan,” ucap Tamrin Payapo.

Kesbangpol, kata dia, dalam waktu dekat akan menyosialisasikan besaran dana pembinaan yang disesuaikan dengan jumlah suara dari masing-masing parpol tingkat provinsi.

Pemerintah setiap tahun menganggarkan dana pembinaan bagi 11 parpol, namun nilai per suara sah untuk tahun 2023 mengalami peningkatan dari Rp2 ribu per suara menjadi Rp3 ribu per suara.

“Sesuai Peraturan Mendagri yang baru, nilai per suara sah naik Rp1000. Dan, LPJ pengunaan tahun ini harus diserahkan sebelum akhir tahun 2023,” ucap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kesbangpol Papua Barat Edison Ompe menjelaskan 11 parpol tingkat provinsi yang menerima dana pembinaan tahun 2022 senilai Rp2,6 miliar adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Demokrat.

Kemudian, Partai Persatuan Indonesia (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

“Besaran setiap parpol bervariasi tergantung jumlah suara yang diperoleh saat Pemilu 2019,” tutur dia.

Sesuai ketentuan, kata Edison, laporan penggunaan dana pembinaan partai politik harus diserahkan nsebelum 31 Januari 2023 karena akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, pemerintah provinsi memberikan dispensasi dengan pertimbangan tingginya aktivitas partai politik menjelang Pemilu 2024 dan terjadi pergantian pimpinan parpol setelah adanya pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya.

“Biar ganti pengurus tapi LPJ wajib, dana itu diperuntukkan bagi partai bukan individu,” jelas Edison. (SWF)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.