Lintas Papua

Pertumbuhan Ekonomi Butuh Sinergitas Fiskal dan Moneter

MANOKWARI – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Papua Barat, Bayu Andy Prasetya mengatakan upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi di Papua Barat membutuhkan sinergi menyeluruh dari otoritas fiskal dan moneter maupun kebijakan yang tepat secara berkelanjutan.

“Kalau itu berjalan beriringan dan bersinergi, pertumbuhan ekonomi Papua Barat bisa lebih baik dari Triwulan II sebesar 6,07 persen (yoy),” kata Bayu dalam Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2022 Provinsi Papua Barat di Aula Kasuari Gedung Keuangan Negara, Manokwari, Kamis (15/9/2022).

Bayu mengatakan penguatan sisi fiskal melalui penyerapan belanja pemerintah maupun bantuan sosial yang didukung stabilisasi laju inflasi bisa membantu kinerja konsumsi di Papua Barat.

Untuk mendukung kinerja fiskal itu, Bayu merekomendasikan sejumlah kebijakan antara lain: Pertama, menjaga effort yang kuat di bidang pendapatan negara (perpajakan, kepabeanan dan cukai serta PNBP). Kedua,  kebijakan realokasi dan refocussing belanja pemerintah dengan mengutamakan belanja perlindungan sosial.

Ketiga, Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keempat, mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta Dana Otsus.

Kelima, meningkatkan kapasitas fiskal yang berorientasi pada pelayanan publik. Keenam, melakukan evaluasi terkait penetapan alokasi belanja APBD sesuai dengan ketentuan mandatory spending dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar

Ketujuh, meningkatkan keterlibatan OAP dalam menciptakan penerimaan masyarakat serta mengupayakan pemberdayaan sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat di Papua Barat

Sebelumnya, Bayu menerangkan bahwa perekonomian Indonesia sangat terpengaruh dengan adanya tekanan global sebagai dampak perang geopolitik Rusia-Ukraina. Selain itu, lonjakan inflasi global, pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed, serta perubahan iklim. Kondisi ini lalu berimbas terhadap perekonomian regional Papua Barat.

Tidak berhenti di situ, Papua Barat juga menghadapi tantangan tersendiri, seperti fasilitas infrastruktur yang belum memadai, tingginya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, rendahnya kualitas Pendidikan dan ksehatan, serta keberagaman faktor sosial budaya.

“Untuk menyelesaikan semua permasalahan ini perlu upaya bersama agar indikator perekonomian regional membaik dari waktu ke waktu,” katanya.

Pemerintah mempertahankan keberlanjutan program perlindungan sosial di tengah gempuran tekanan global, antara lain melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan optimalisasi pengeluaran pemerintah.

“Sehingga, perekonomian nasional maupun daerah mampu tumbuh sembari menekan angka kemiskinan,” ujarnya.

Perekonomian Papua Barat, sambung dia, ditopang oleh kinerja positif ekspor gas alam cair (LNG Tangguh) yang mendominasi perekonomian domestik.

“Ekonomi Papua Barat triwulan II 2022 tumbuh 6,07 persen (yoy) dengan PDRB ADHB mencapai Rp 22,599,71 miliar,” jelas Bayu.

Ia menerangkan, nilai bersih ekspor Papua Barat pada semester I tahun 2022 sebanyak 1.115,29 juta dollar Amerika Serikat atau tumbuh 17,08 persen (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi kesejahteraan, terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Papua Barat yang tercermin dari turunnya angka kemiskinan menjadi 21,33 persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,78 persen, gini ratio turun menjadi 0,370.

“Masih jadi perhatian yaitu rendahnya IPM Papua Barat yang baru mencapai 65,26 persen pada tahun 2021,” ujarnya.

Menurut dia, ketidakpastian kondisi global menyebabkan turunnya target pendapatan negara di Papua Barat sebesar 8,33 persen (yoy) menjadi Rp2,9 triliun.

Hingga akhir triwulan II tahun 2022, realisasi pendapatan negara di Papua Barat sebesar Rp1,1 triliun. “Atau 39,40 persen dari target pendapatan negara,” ucapnya.

Bayu melanjutkan, untuk belanja negara justru meningkat 1,40 persen (yoy) menjadi Rp27,4 triliun. Realisasinya mencapai Rp10,5 triliun atau 38,46 persen dari pagu belanja. Komponen belanja terbesar adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan realisasi sebanyak Rp7,8 triliun atau 39,90 persen dari pagu.

“Alokasi belanja TKDD meningkat 9,00 persen (yoy) menjadi Rp19,6 triliun. Sehingga, defisit anggaran mencapai Rp9,3 triliun,” katanya.

Kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II  ini juga menghadirkan narasumber dari BPS Papua Barat, Bank Indonesia perwakilan Papua Barat, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua (Unipa) Manokwari. (PBN)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.