Polda Papua Barat Evaluasi Pengamanan Pemilu pada Dua Provinsi
MANOKWARI – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mengevaluasi pengamanan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 pada 13 kabupaten di dua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya, guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
“Evaluasi bermaksud untuk mengetahui kebutuhan penambahan personel yang akan diajukan ke Mabes Polri,” kata Kepala Polda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga di Manokwari, Senin (4/9/2023).
Selain itu, kata dia, Polda Papua Barat telah melakukan inventarisasi peralatan dan latihan fisik bagi setiap personel pengamanan pemilu yang nantinya disebar ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS).
Pengamanan tersebut tentunya beriringan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu seperti kampanye hingga pemungutan suara, dengan memprioritaskan daerah berpotensi konflik.
“Latihan lebih diintensifkan dua bulan sebelum pemilu. Kami merujuk pada data pemilu sebelumnya, sehingga bisa mengantisipasi daerah berpotensi konflik,” tutur Daniel.
Sesuai kebijakan Mabes Polri, kata dia, personel yang dikerahkan untuk pengamanan Pemilu 2024 di Papua Barat dan Papua Barat Daya berusia kurang dari 50 tahun dengan kondisi kesehatan prima.
Hal ini disebabkan beban tugas pengamanan pemilu sangat berat, sehingga memerlukan personel Polri yang tangguh, sigap, dan cekatan dalam setiap waktu.
“Karena mereka tidak tidur berhari-hari, makanya harus anggota yang masih muda dan sehat mental maupun fisik supaya tidak jadi korban karena kelelahan,” jelas Daniel Silitonga.
Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Harahap menuturkan, Kodam terus meningkatkan kapasitas dan kualitas seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) supaya mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan tetap kondusif, terutama menjelang Pemilu 2024.
Babinsa memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat hingga ke wilayah pelosok,
“Setiap tahun kemampuan dan kualitas semua Babinsa kami tingkatkan agar semakin sigap,” kata Alamsyah Harahap.
Babinsa, kata dia, tidak hanya diikutsertakan dalam pelatihan kemampuan pada level Kodam melainkan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad).
Dengan demikian, penguasaan manajemen teritori dan komunikasi sosial saat berinteraksi dengan berbagai komponen masyarakat dapat terlaksana maksimal.
“Teknologi semakin berkembang, pengetahuan Babinsa harus di-‘upgrade’ supaya tidak ketinggalan,” ucap Alamsyah Harahap. (SWF)
