Lintas Papua

Polda Papua Barat Peduli Pembinaan Anak Putus Sekolah

MANOKWARI – Kepolisian Daerah Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD), Selasa (27/9/2022), yang membahas pembinaan anak-anak putus sekolah untuk menjadi generasi muda Papua Barat yang sehat dan cerdas.

Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, mengatakan FGD ini sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di Bumi Kasuari.

“Saya menginisiasi FGD ini karena dalam beberapa kunjungan selama menjadi Kapolda Papua Barat ke daerah menemui banyak anak usia sekolah yang justru tidak bersekolah. Sehingga saya merasa prihatin. Saya memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu selama masih dipercaya sebagai Kapolda,” kata Daniel Silitonga.

Daniel Silitonga menyebutkan masa depan bangsa dan negeri ini ditentukan oleh generasi muda.

“Kalau anak muda kita tidak perhatikan, mereka (anak muda) akan menjadi beban. Anak putus sekolah, yang tidak diperhatikan mencapai 68.000 orang. Hal itu harus menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya Polda,” ujarnya.

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi pekerjaan besar bagi semua pihak untuk membuat perubahan bagi anak-anak putus sekolah tersebut.

Dalam FGD yang dihadiri banyak tokoh-tokoh masyarakat itu, banyak masukan atau saran yang disampaikan terkait permasalahan tersebut. Salah satunya adalah program Sekolah Sepanjang Hari. Menurut Silitonga program itu sangat baik sehingga perlu dirancang dengan baik.

“Kita semua merasa itu adalah solusi yang paling cocok. Pemda juga sudah mengatakan akan merencanakan ulang kegiatan di dinas-dinas,” ujarnya.

“Kami akan mengawasi dan melihat serta bersedia membantu. Menurut saya jika sekolah sepanjang hari ini diterapkan maka akan sangat bagus,” imbuhnya.

Menurutnya, perlu adanya kolaborasi untuk mensukseskan program tersebut, bukan hanya tugas Dinas Pendidikan.

“Tetapi juga Dinas Sosial dan dinas-dinas lainnya bekerja sama untuk menyediakan makanan, guru dan lain sebagainya,” katanya.

Selain itu, kata dia, ada beberapa permasalahan yang terjadi mulai dari fasilitas penunjang pendidikan, anggaran dan lainnya. Polda akan menelisik dan melakukan pengawasan. Salah satunya penyalahgunaan anggaran.

“Beberapa waktu lalu kami juga sudah menggelar rapat terkait pengawasan bersama instansi terkait yakni BPKP, BPK, Inspektorat untuk melakukan pengawasan-pengawasan nyata terhadap penggaran, mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaan anggaran agar sesuai dengan yang direncanakan,” katanya.

Sementara itu, Agus Sumule, akademisi Universitas Papua (Unipa) yang juga menjadi pembicara pada kesempatan ini menyajikan data Penduduk Usia Sekolah (PUS) di Papua Barat yang tidak bersekolah mencapai 68 ribu orang. Kondisi itu diperparah dengan kekurangan tenaga guru. (PB19)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.