Lintas Papua

Polda Papua Barat Selamatkan Uang Negara Rp20,553 Miliar pada Kasus KONI

MANOKWARI – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat menyebutkan telah menyelematkan uang negara sebesar Rp20,553 miliar dari total kerugian Rp32,079 miliar pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat.

Wakil Direktur Reskrimsus Polda Papua Barat AKBP Ongky Igusnawan mengatakan kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan terdiri dari aset tanah dan bangunan senilai Rp16,200 miliar, dua unit kendaraan roda empat Rp445 miliar, dan uang tunai Rp3,908 miliar.

“Semua dokumen aset yang diduga dibeli menggunakan dana hibah sudah kami sita,” kata AKBP Ongky saat menggelar konfersi pers di Manokwari, Rabu (16/8/2023).

Ia menjelaskan dana hibah yang diterima oleh KONI Papua Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat selama tiga tahun (2019-2021) sebanyak Rp227,49 miliar.

Kepolisian menemukan adanya penyelewengan anggaran hibah pada organisasi olahraga tersebut, dan saat ini tiga orang mantan pengurus KONI Papua Barat telah ditetapkan menjadi tersangka yaitu DI, AW dan LS.

“Berdasarkan hasil audit ditemukan kerugian negara dari pengelolaan hibah sebanyak Rp32.079.736.283,” kata Ongky.

Ia menuturkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Papua Barat dimulai sejak 22 Mei-16 Agustus 2023 atau 87 hari kerja, dengan sejumlah dokumen yang disita sebagai barang bukti.

Dokumen yang dimaksud meliputi dokumen proposal serta NPHD (nota perjanjian hibah daerah), dokumen pencairan dana hibah tiga tahun, laporan pertanggungjawaban selama tiga tahun, tabungan dan rekening koran, serta dokumen pendukung lainnya.

“Termasuk dokumen perhitungan kerugian negara yang kami jadikan sebagai alat bukti,” ucap Ongky.

Dia menerangkan penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat segera melakukan pelimpahan berkas perkara dan ketiga tersangka (tahap dua) setelah Kejaksaan Tinggi Papua Barat menyatakan berkas perkara sudah lengkap (tahap satu).

Sebelumnya, kata dia, berkas perkara tersebut sempat dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Papua Barat karena masih terdapat kekurangan dokumen alat bukti.

“Hari ini kami limpahkan tahap dua kasus KONI ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat,” tutur Ongky.

Kanit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat Kompol Junaidy Antonius Weken menerangkan, ketiga tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021, serta rumusan Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penerapan pasal TPPU setelah penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat melakukan penelusuran aliran dana hibah yang disalahgunakan oleh ketiga tersangka mantan pengurus KONI Papua Barat.

“Semua aliran transaksi mereka lakukan secara tunai. Penyidik sudah berkoordinasi dengan PPATK, mereka tidak pakai transfer,” jelas Weken.

Ia menuturkan penyidik akan melakukan pengembangan apabila terdapat keterangan atau fakta baru yang diperoleh dalam persidangan, setelah ketiganya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi.

Tersangka AW selaku bendahara non-aktif KONI Papua Barat memanipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, DI selaku ketua harian non-aktif turut menerima aliran dana dan menandatangani semua laporan pertanggungjawaban yang telah dimanipulasi.

“Kalau tersangka LS terbukti ikut bekerja sama dalam pengadaan konsumsi, dan ditemukan LS ikut menikmati aliran penyalahgunaan dana KONI,” ucap Weken. (SWF)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.