Polisi Tahan Tersangka Koruptor Dana Hibah KAWAL

MANOKWARI – Penyidik Tipikor Ditkrimsus Polda Papua Barat menjeput paksa YAY, tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah miliaran rupiah APBD Provinsi Papua Barat untuk Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL) pada BPKAD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2018, Perubahan tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran. 2019.

Direktur Krimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Romylus Tamtelahitu mengungkapkan, YAY dijemput paaksa lantaran mangkir saat penyidik melayangkan surat panggilan.

“YAY dijemput setelah mangkir saat surat dilayangkan panggilan pertama sebagai tersangka,” ujar Romylus kepada wartawan di Manokwari, Selasa (6/12/2022)

Romylus menuturkan, tim Tipikor memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan tersangka di Jalan Kwawi Pasir Putih Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari. Petugas menuju lokasi dan menahan tersangka yang juga sebagai anggota DPR Papua Barat itu.

“Tersangka YAY dibawa hadir ke Polda Papua Barat diperiksa dan YAY tidak menolak. Ia bersedia hadir langsung malam ini (kemarin malam) ke Polda Papua Barat. Kehadiran YAY di Polda Papua Barat juga dampingi oleh pengacara saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” katanya.

Selanjutnya, penyidik jadwalkan selesai diperiksa maka dilakukan gelar perkara. “Setelah digelar perkara untuk penentuan dilakukan penahanan kepada YAY, setelah itu penyidik langsug lakukan penahanan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Papua Barat telah menetapkan YAY  sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat untuk KAWAL pada BPKAD Provinsi Papua Barat  tahun anggaran 2018, Perubahan tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran. 2019.

‘’Penetapan YAY sebagai tersangka dalam dugaan kasus tersebut didasarkan atas diperolehnya lebih dari dua alat bukti oleh penyidik tindak pidana korupsi Ditreskrimsus Polda Papua Barat,’’ ujar Romylus.

Romylus menerangkan, sudah menghadirkan 42 saksi, bukti dokumen, diperoleh kerugian keuangan negara atas perbuatan melawan hukum YY yaitu sebesar Rp 4.343.107.000 (empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh ribu rupiah) dari hasil audit investigasi BPK RI yang terbit pada tanggal 04 November 2020.

‘’Berdasarkan fakta penyidikan diketahui, bahwa KAWAL dalam kurun waktu tahun 2018 dan 2019 telah mendapatkan dana hiba Provinsi Papua Barat sebesar Rp6,1 M sebanyak 3 (tiga) kali, di antaranya pada tanggal 27 April 2018 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah),” rinci Romylus.

Ia menjelaskan, bahwa merujuk pada Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dijelaskan, bahwa pertanggungjawaban dana hibah wajib sudah harus diserahkan paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun berikutnya.

‘’Namun fakta yang terjadi organisasi KAWAL baru melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun anggran 2018 dan 2019 kepada BPKAD Provinsi Papua Barat pada tanggal 1 Desember 2021,’’ ujarnya.

‘’Penyidik Tipidkor Polda berhasil mengungkap  terdapat belanja dan kegiatan fiktif dalam pertanggungjawaban (SPJ) Dana Hibah Komunitas KAWAL serta tidak disertai dengan bukti pendukung yang sah dan lengkap,’’ sambung Dirkrimsus.

Ia mengatakan, bahwa modus perbuatan melawan hukum tersangka YAY diduga dilakukan dengan cara yaitu YAY menerima hibah sebesar Rp6.100.000.000 (enam miliar seratus juta rupiah), ternyata YY telah membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ)  yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan cara memerintahkan FW selaku pihak swasta untuk melakukan penyusunan LPJ tersebut.

‘’Selanjutnya YAY mempertanggungjawabkan belanja hibah lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya (mark up) senilai Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas dana hibah APBD Provinsi Papua Barat untuk KAWAL pada BPKAD Provinsi Papua Barat TA 2018 dan 2019 Rp1.847.407.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu rupiah),’’ urainya.

Kata Romylus lagi, YAY mempertanggungjawabkan belanja hibah atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp2.495.700.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

‘’Atas pembayarannya maka YAY dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau 3 Undang Undang RepubIik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,’’ jelasnya.

‘’Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan di tambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Ancaman hukumannya adalah paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),’’ sambungnya.

‘’Serta Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan di tambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 ancaman hukumannya adalah paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan atau denda paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),’’ sebut Dirkrimsus. (PBN)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: