Lintas Papua

PUPR Dukung Pembangunan Alih Trace Jalan Menuju Bandara Rendani

MANOKWARI — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penuh program pengalihan jalan (alih trace) menuju Bandara Rendani melewati bibir pantai Teluk Manokwari yang akan dikerjakan tahun ini.

Bupati Manokwari Hermus Indou, mengatakan dengan adanya dukungan dari Kemen PUPR tersebut maka Pemkab Manokwari akan melakukan pembebasan lahan warga terdampak proyek tersebut.

“Kami harus memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan di sepanjang ruas yang akan dikerjakan Kementerian PUPR,” kata Hermus usai memimpin pemasangan patok dua proyek strategis Pemprov Papua Barat di Manokwari, di Manokwari, Jumat (2/1/2024), dilansir Antara.

Saat pemasangan patok tersebut, Bupati Hermus Indou didampingi tim terpadu, terdiri dari Asisten I Setda Manokwari, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Pertanahan, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR Papua Barat serta Forkopimda setempat.

Selain pembebasan lahan untuk pengalihan rute jalan menuju Bandara Rendani, Pemkab Manokwari juga harus memastikan kesiapan lahan untuk perpanjangan landasan pacu tahap dua  bandara tersebut,

Pada 2023, landas pacu Bandara Rendani sudah diperpanjang hingga 2.300 meter dan akan diperpanjang lagi hingga menjadi 2.500 meter.

“Untuk tahap II panjang landasan pacu ditambah 200 meter lagi. Patok lokasi sudah dilakukan oleh bupati sebelumnya Demas Paulus Mandacan. Hari ini kami pastikan lagi untuk harmonisasi dan sinkronisasi pada pematokan yang sudah dilakukan sebelumnya,” jelas Hermus.

Menurut dia, perpanjangan landasan pacu tahap II Bandara Rendani direncakan akan dikerjakan mulai 2025, sekaligus pembangunan gedung terminal baru dengan lima garbarata. Pemkab Manokwari mengusulkan pekerjaan itu ditangani oleh Kementerian Perhubungan.

Bupati Hermus mengatakan setelah pemasangan patok dan area ditetapkan, tahap berikutnya yaitu survei lapangan untuk penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) yang akan dilakukan oleh tim dari Universitas Papua (Unipa).

DPPT itu nantinya dijadikan rujukan bagi kantor jasa penilai publik (KJPP) untuk menilai setiap obyek tanah dan bangunan milik masyarakat terdampak proyek pembangunan infrastruktur trategis tersebut.

“Semua patok dan area pembangunan dua infrastruktur strategis ini sudah dipastikan posisinya. Kita bersyukur mendapat dukungan dari masyarakat adat alih trace jalan dan jembatan dapat dipastikan pada tahun ini,” katanya. (ant)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.