Lintas Papua

Regsosek Wujudkan Satu Data Program Perlindungan Sosial

MANOKWARI – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2023 pada 16 Agustus 2022 lalu mengatakan bahwa, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Presiden juga menekankan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem wajib melalui kolaborasi dan intervensi yang melibatkan lintas sektor untuk berperan sebagai off taker produk pada kelompok miskin ekstrem. Sehingga tergetnya pada 2024, kemiskinan ekstrim dapat mencapai 0 persen.

Maka pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) dipercaya untuk melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaelapia mengatakan, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan upaya pemerintah mewujudkan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk itu dirinya berharap partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dalam pembaruan data secara berkesinambungan, terutama pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan.

Kegiatan pendataan Regsosek 2022 akan dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua Barat pada 15 Oktober hingga 14 November 2022.

“Prosesnya masih Panjang sampai 2023. Tahun ini kita hanya lakukan pendataan awal,” kata Maritje dalam kegiatan rapat Koordinasi Provinsi Papua Barat dalam rangka Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 di Manokwari, Kamis (15/9/2022).

Salah satu tujuan Regsosek sambung Maritje adalah agar bantuan sosial, sebagai bagian dari perlindungan sosial harus disalurkan tepat sasaran pada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.

“Data-data sebelumnya terkait bansos banyak terjadi polemik karena banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan, mungkin karena masalah data,” ujar Maritje.

Selain itu persoalan untuk Papua dan Papua Barat kata Maritje, adalah wilayah-wilayah tertentu yang sulit untuk diakses oleh petugas. Sementara data-data tersebut sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Untuk itu dukungan kemanan dari TNI/Polri sangat dibutuhkan.

“Regsosek ini milik kita bersama. BPS hanya menjalankan tugas melakukan pendataan, selesai data kita serahahan datanya kepada pemerintah,” ujarnya.

Dia melanjutkan, pemanfaatan data Regsosek untuk berbagai urusan pelayanan publik. Diantaranya pelayanan adminduk, priotisasi penerima bantuan/program pemerintah, basis data perencanaan inklusif dan advokasi serta pengembangan UMKM.

“Dengan satu identitas saja, pemerintah bisa mengetahui siapa yang perlu dan berhak mendapatkan perlindungan sosial,” pungkasnya.

Sementara Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau yang diwakili Sekda Papua Barat Natanael Mandacan mengatakan, pandemi Covid-19 dua tahun terakhir mengakibatkan perekonomian terkontraksi, pengangguran naik, dan angka kemiskinan pun kembali meningkat.

Dampak tersebut kata dia, kemungkinan akan terus berlanjut karena kondisi global yang tidak menentu di tengah upaya pemulihan adaptasi karena pandemi.

“Reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar tepat sasaran,” ujar Sekda dalam rapat Koordinasi Pendataan awal Registrasin sosial Ekonomi 2020, Kamis (15/9/2022).

Dia berharap kegiatan rapat koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait juga akan dilakukan secara berjenjang, dari pemerintah provinsi hingga ke kabupaten/kota.

“Kita semua berharap bahwa dengan rapat koordinasi ini akan terbangun kolaborasi yang apik dalam mendukung pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek di Papua Barat,” ujarnya.

Dia menjelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 dan 2022 dicetuskan tiga reformasi struktural yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi system kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk.

“Kami berharap Badan Pusat Statistik yang telah diberikan tanggung jawab besar untuk melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menuju satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan baik dan lancar,” pungkasnya. (PB23)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.