Saksi tidak Hadir, JPU Sebut Bukti Sudah Cukup

KAIMANA – Sidang lanjutan kasus pengrusakan Kantor BKPSDM Kaimana kembali digelar di Pengadilan Negeri Kaimana, Rabu (7/12/22). Agenda sidang pemeriksaan terhadap saksi Plt. Kepala BKPSDM Kaimana, Onna Lawalata, akhirnya tidak jadi dilaksanakan, lantaran yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas.

Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ketua, Dinas Pakpahan didampingi hakim anggota, Indra Ardiansyah dan Muhammad Taufiq Akbar M, hanya mendengarkan keterangan dari dua terdakwa, masing-masing, Michael Edorway dan Vicky Sensius Mara. Hadir dalam persidangan tersebut dua pengacara terdakwa, yakni, Mahatir Rahayaan dan Rahman Halim.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Debora Ketty Yepese dalam keterangannya usai persidangan, menyebutkan, meski saksi tidak hadir dalam persidangan ini, namun pihaknya merasa sudah cukup keterangan dan bukti yang disampaikan para saksi dalam berita acara kasus tersebut.

“Kami sudah memanggil saksi sebanyak dua kali, untuk persidangan kasus ini. Namun, ada bukti surat dari saksi bahwa yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas. Sehingga, kami berpendapat bahwa untuk kasus ini, keterangan dari saksi dalam hal ini Plt. Kepala BKPSDM dirasa sudah cukup jelas,” terang JPU Debora tanpa merinci lebih jauh tujuan kemana perjalanan dinas Plt. Kepala BKPSDM Kaimana, Onna Lawalata.

Disinggung soal proses persidangan nanti, pengacara berkeberatan untuk saksi Plt. Kepala BKPSDM harus dihadirkan. Menurut Debora, hal itu menjadi hak dan kewenangan pengacara.

Diketahui, diprosesnya kasus ini setelah Plt. Kepala BKPSDM Kaimana, Onna Lawalata melayangkan laporan polisi ke Polres Kaimana.

Sidang lanjutan akan kembali digelar hari ini, Kamis (8/12/22), dengan menghadirkan saksi lain yakni Ketua Pansus Tenaga non-ASN DPRD Kaimana, Frans Amerbay.

Mahatir Rahayaan, SH, kuasa hukum dua tersangka.

Sementara itu, Mahatir Rahayaan, tim kuasa hukum terdakwa Michael Edorway dan Vicky Sensius Mara menyayangkan ketidakhadiran Onna Lawalata dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi.

“Seharusnya yang bersangkutan bisa hadir dalam sidang ini. Mengapa harus dihadirkan? Karena yang bersangkutan adalah orang yang melaporkan hal ini ke Polres Kaimana. Kita juga menginginkan agar kasus ini dibuka secara terang benderang, apa saja yang telah terjadi sejak dari awal proses pendataan hingga berakhirnya pengerusakan kantor itu. Dari keterangan itu, tentunya kami bisa mendapatkan gambarannya seperti apa untuk pembelaan terhadap klien kami di persidangan nanti,” ujar Mahatir .

Jika saksi tidak hadir dalam persidangan ini, lanjut dia, persoalan ini akan menjadi kabur, meski sudah ada keterangan dari beberapa saksi dalam proses persidangan selama ini.

“Kalau kita mau runut kembali terkait dengan kasus ini, salah satu terdakwa dalam persidangan tadi, sudah menyampaikan di depan Majelis Hakim, jika pihaknya selama ini telah melakukan koordinasi secara pribadi, koordinasi secara kekeluargaan bahkan menyurati BKPSDM berkaitan dengan proses ini, namun tidak direspon. Nah, persoalannya kan harus dilihat ada sebab baru ada akibatnya. Artinya, klien kami sudah berupaya semaksimal mungkin,” paparnya.

Dikatakan, ketika dilihat dari duduk persoalan ini, sebenarnya upaya maksimal dan procedural telah dilakukan kedua kliennya.

“Terus terang, mereka sebelumnya sudah berapa kali ke kantor tersebut untuk mempertanyakan nasib mereka, namun nampaknya kedatangan mereka tidak dihargai dan tidak dilayani dengan baik, hingga masalah ini dilaporkan ke kepolisian. Pasca peristiwa itu, klien kami pun sudah berusaha untuk mediasi secara kekeluargaan, secara kerukunan bahkan sudah bertemu dengan Wakil Bupati, Hasbulla Furuada, namun faktanya, Pemerintah Daerah terus menindaklanjuti proses hukum ini. Bahkan, saat kliennya bertemu dengan saksi Plt. Kepala BKPSDM Kaimana, Onna Lawalata tetap tidak melayani, dan bersikeras agar kedua klien saya tetap dibawa ke meja hijau. Ketika sudah di meja hijau, semestinya yang bersangkutan harus hadir untuk membuka masalah ini secara terang benderang,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses koordinasi yang dilakukan kliennya itu sudah bertahap. Artinya, selain ke BKPSDM, kliennya juga telah melakukan koordinasi dengan DPRD Kaimana, untuk mempertanyakan, apakah mereka yang eks tenaga kontrak Pemda ini, masuk atau tidak dalam quota pendataan saat ini?

Ia menegaskan, pihaknya dalam persidangan lanjutan nanti, akan meminta Majelis Hakim untuk kembali menghadirkan saksi, Plt. Kepala BKPSDM Kaimana, Onna Lawalata, untuk didengarkan kesaksiannya dalam kasus ini.

“Kami juga akan menghadirkan Ketua Pansus DPRD Kaimana untuk Tenaga Non ASN, Frans Amerbay, untuk didengar keterangannya. Karena kami menilai persoalan ini, jika diflashback, diawali dengan tidak transparannya BKPSDM dalam memberikan informasi bagi publik,” katanya.

Ia pun berharap, Majelis hakim pun dapat mempertimbangkannya, sehingga dalam proses persidangan saat ini dapat dibuka dengan terang benderang. (PBN)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: