SDM dan Tata Kelola jadi Penghambat Layanan Publik Pendidikan di Papua Barat
MANOKWARI — Provinsi Papua Barat menghadapi beberapa permasalahan terkait peningkatan layanan publik pendidikan.
Victor Rumere, Tim Peneliti Analisis Kebutuhan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan di Papua Barat tahun 2023 menyebut, permasalahan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola layanan pendidikan menjadi penyebab utama terhambatnya peningkatan layanan publik pendidikan di Papua Barat.
“Ada sistem ataupun mekanisme yang perlu dibenahi, lalu kita identifikasi apa yang seharusnya penyedia layanan berikan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan akan muncul rekomendasi sehingga terjadi peningkatan layanan publik pendidikan,” kata dia dalam kegiatan Dialog Multipihak Diseminasi Hasil Studi tentang “Analisis Kebutuhan Peningkatan Layanan Publik Pendidikan di Provinsi Papua Barat,” pada Rabu (27/9/2023).
Ia mengatakan, tata kelola bermasalah bisa jadi dikarenakan proses perencanaan ataupun input-nya yang bermasalah.
Hasil identifikasi berdasarkan temuan di lapangan, di Papua Barat belum ada fungsional perencana yang memiliki sertifikasi. Namun Bappeda Kabupaten Manokwari ke depannya akan menyediakan diklat untuk kegiatan fungsional perencana.
“Perlu adanya penguatan kapasitas untuk SDM perencana untuk peningkatan layanan publik Pendidikan,” katanya.
Rotasi dan mutasi SDM yang belum direncanakan dengan baik juga menjadi kendala pelayanan publik pendidikan.
“Investasi SDM yang sudah dilakukan menjadi masalah karena tidak adanya kapasitas untuk menjaga SDM tersebut, sehingga SDM yang sudah dilatih tersebut dimutasi ke tempat lain”. ujarnya.
Menurut Victor, data OAP yang bias juga kerap menjadi masalah karena data ini merupakan rujukan bagi pihak berwenang untuk penyaluran dana Otsus. Biasnya data otsus ini menyebabkan penyerapan anggaran Otsus menjadi tidak maksimal.
“Kami coba menyasar masyarakat untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya untuk diberikan penguatan kapasitas sehingga mereka mampu menyuarakan apa yang menjadi haknya,” kata dia.
Masyarakat selama ini sudah menganggap apa yang mereka dapatkan sudah maksimal, dan juga partisipasi masyarakat belum mampu untuk aktif mengawal pemerintahan.
“Seharusnya masyarakat bisa menuntut hal yang lebih penting yakni pendidikan” kata Victor.
Victor menyimpulkan bahwa rendahnya kapasitas SDM dan buruknya kualitas perencanaan berkontribusi besar terhadap belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pelayanan publik Pendidikan.
“Hal ini dikarenakan minimnya komitmen dan niat baik dari pemimpin daerah.” kata Victor Rumere.
Senior Program Manager USAID Kolaborasi Radika Pinto mengatakan, diseminasi laporan hasil analisis kebutuhan peningkatan layanan pendidikan di Provinsi Papua Barat bertujuan untuk menghimpun gagasan untuk meningkatkan layanan publik pendidikan di Papua Barat dalam kerangka otsus.
Dia mengatakan bahwa diseminasi laporan hasil analisis juga ditujukan untuk membuka ruang diskusi yang produktif dan interaktif mengenai masalah pendidikan di Provinsi Papua Barat serta program dan kebijakan yang direkomendasikan untuk mengatasinya.
“Saya berharap pada pertemuan ini kita bawa semangat kolaborasi sehingga bisa menjadi warisan bagi anak-anak kita, sehingga target Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif dapat tercapai,” katanya.
Menurut dia, laporan hasil analisis kebutuhan peningkatan layanan pendidikan di Provinsi Papua Barat disusun berdasarkan studi yang dilakukan selama empat bulan dari Januari sampai April 2023.
Studi tersebut, kata dia, mencakup dialog kelompok terarah dan wawancara mendalam dengan 79 informan yang mewakili kelompok pemerintah, kelompok penyedia layanan pendidikan, kelompok perempuan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok anak muda, dan tokoh agama.
Ia menyampaikan bahwa hasil studi mengenai tata kelola pendidikan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan program pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penduduk.
“Jika dari perencanaan di awal sudah salah, maka implementasi tentu akan banyak permasalahan,” kata dia.
Kepala Bidang Otonomi Khusus Bappeda Provinsi Papua Barat Dian Diah S. Come mengatakan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan pendidikan dalam upaya mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, menurut dia, memerlukan masukan mengenai isu-isu strategis bidang pendidikan untuk merencanakan kebijakan dan program pendidikan.
“Kami akan merespons baik hasil (studi) ini jika disampaikan kepada kami untuk dianalisa, nanti kebijakan kita sampaikan kepada pimpinan, sehingga ketika di dalam RAP itu betul-betul jelas dan dampak yang dihasilkan itu jelas untuk program lima tahun, 20 tahun, ataupun sampai dengan 45 tahun,” katanya. (FAN)
