Semua Kepala Daerah di Papua Diminta Mempermudah Investasi
MIMIKA – Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang juga Ketua Asiosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua meminta semua kepala daerah di Tanah Papua memberikan kemudahan berusaha kepada para investor.
Kemudahan berusaha harus diberikan ke semua jenis investor, mulai dari investor dalam negeri, luar negeri, hingga investor dari kalangan orang asli Papua (OAP).
“Berikan kemudahan-kemudahan (berusaha), jangan dipersulit,” kata Paulus Waterpauw dalam rapat kerja daera (Rakerda) Gubernur Se-Tanah Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tenggah, dan Papua Barat Daya, di Kabupaten Mimika, Papua Tenggah, Rabu (20/9/2023).
Rakerda Gubernur Se-Tanah Papua bermaksud meningkatkan sinergitas peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program strategis nasional di daerah demi kemakmuran masyarakat di tanah Papua.
Paulus Waterpauw menjelaskan, kemudahan berinvestasi perlu diberikan karena sektor swasta berperan penting mendukung pembangunan.
Peran penting sektor swasta, lanjut dia, akan mempercepat pembangunan di daerah. Sebab, pemerintah daerah (Pemda) tidak akan bisa mempercepat pembangunan dengan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menambahkan, hadirnya sektor swasta di Tanah Papua juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia meminta semua pemda di Tanah Papua meningkatkan PAD.
Sebab itu, Paulus Waterpauw berharap semua kepala daerah mempromosikan potensi-potensi wilayahnya ke seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menarik pelaku usaha berinvestasi di Tanah Papua.
“Para kepala daerah agar dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan memperkuat kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan kepala daerah untuk bekerja sama dengan Badab Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyediakan lahan atau lokasi invetasi.
“Memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan hanya dengan tujuan semata-mata untuk kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat dengan mengurangi resiko kerusakan lingkungan,” tambah dia,
Adapun Rapat Kerja Daerah ke-1 Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua itu menyepakati sejumlah rekomendasi sebagai berikut :
1). Badan Hukum Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua segera dibentuk sebelum akhir Tahun 2023;
2). Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua merekomendasikan peran BP3OKP dalam menjembatani, mengoordinasikan, kepentingan daerah dengan Kementerian/Lembaga-lembaga, memperhatikan aspirasi dari Bupati dan Walikota melalui Gubernur se-Tanah Papua;
3). Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk melaksanakan dan menyukseskan Pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dengan tertib dan damai;
4). Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan Program-Program Nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstreme, penurunan stunting, pengangguran dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing;
5) Melanjutkan Sosialisasi Kewenangan Otonomi Khusus di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua
6). Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk menyelesaikan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku;
7). Dalam rangka penguatan Ketahanan Pangan, perlu melakukan kerjasama antar daerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing. (SEM)
