Tahun Ini, Pemda Tuntaskan Ganti Rugi Sumur Gas di Bintuni

  • Rp16,2 miliar

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, telah mengambil alih penyelesaian ganti rugi hak ulayat sumur gas yang diproduksi LNG Tangguh, kepada Suku Sebyar. Pembayaran ganti rugi tahap pertama oleh masing-masing pemerintah daerah akan dilakukan tahun 2022 ini, sebesar Rp8,1 miliar. Sehingga, jumlah ganti rugi yang diserahkan ke Suku Sebyar sebanyak Rp16,2 miliar.

“Risalah dan surat gubernur, kita sudah siap kirim ke SKK Migas. Regulasi penyelesaian kita masih siapkan,” kata Asisten I Setda Papua Barat Roberth Rumbekwan, saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Senin siang (14/2/2022).

Ia menjelaskan, total ganti rugi hak ulayat penggunaan sumur gas sebesar Rp32,4 miliar. Beban itu ditanggung pemerintah provinsi 50 persen atau Rp16,2 miliar dan pemerintah kabupaten setempat juga 50 persen. Realisasi pembayaran masing-masing kabupaten dilakukan dalam dua tahap yakni Rp8,1 miliar. “Tahap kedua diselesaikan tahun 2023 yaitu Rp8,1 miliar juga,” jelas Roberth.

Dia menjelaskan, tuntutan kompensasi hak ulayat sebanyak Rp32,4 miliar itu awalnya menjadi tangguh jawab pemerintah pusat. Akan tetapi, sejak 2004 pembayaran tak kunjung direalisasikan. “Jadi kita tarik ke daerah,” kata dia.

Sikap pemerintah daerah untuk menarik kembali persoalan yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, merupakan wujud semangat otonomi khusus (Otsus) Papua dalam menyikapi masalah yang dialami masyarakat adat di Bumi Kasuari. “Ini sesuai semangat otsus yang ada,” papar Roberth.

Sebelumnya, sambung dia, pemerintah pusat berjanji akan menyelesaikan kompensasi hak ulayat dalam bentuk program, tetapi masyarakat adat menolak. Kemudian dilakukan negosiasi dengan dua metode yaitu program senilai Rp11 miliar dan uang tunai Rp21,4 miliar. “Namun sampai dengan saat ini juga tidak ada realisasi,” tuturnya.

Melihat permasalahan yang tidak tuntas, Pemkab Teluk Bintuni berkoordinasi dengan Pemprov Papua Barat untuk mengambil alih pembayaran ganti rugi kepada Suku Sebyar sebagai pemilik hak ulayat sumur minyak dan gas.

“Masyarakat tuntut lagi, makanya pemda Bintuni bernegosiasi dengan pemprov supaya kita cepat tarik masalah dari pusat,” terang Roberth.

Perlu diketahui bahwa, total tuntutan ganti rugi atas enam titik sumur minyak dan gas yang diproduksi LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni adalah Rp60 milar. Dimana, satu sumur dihargai Rp10 miliar. Dari jumlah itu, Pemkab Bintuni sudah menyelesaikan Rp8,1 miliar dan Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah melunasi Rp13,5 miliar. Sehingga, sisa 32,4 miliar belum direalisasikan pemerintah pusat. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: