TPID Papua Barat Diminta Optimalkan Empat Langkah
MANOKWARI – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat diminta mengoptimalkan empat langkah untuk mencegah lonjakan harga bahan pokok, terutama menjelang Bulan Ramadhan, yaitu, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. “Itu empat kunci utama yang perlu kita perhatikan bersama,” ucap Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani dalam High Level Meeting (HLM) TPID yang diselenggarakan di Manokwari, Kamis (15/4/2022).
Ia menjelaskan, TPID bersama instansi terkait harus memastikan bahwa pasokan bahan pokok strategis dan komoditas lainnya, tersedia secara merata dalam jumlah yang cukup di seluruh wilayah Papua Barat. Bilamana bahan pangan sudah tersedia, maka TPID harus memastikan keterjangkauan harga komoditi pangan tersebut. “Harga pangan benar-benar terjangkau oleh masyarakat, dan harganya pun wajar,” jelas dia.
Lakotani melanjutkan, TPID perlu memperhatikan kelancaran distribusi arus barang dan jasa. Sehingga, ketersediaan bahan pangan di pasaran tetap stabil dan mampu menjawab permintaan konsumen. Hal ini penting demi menjamin kualitas dari bahan pangan tersebut. “Baik arus barang yang dari luar maupun yang ada di dalam Papua Barat,” ujarnya.
TPID, sambung dia, harus membangun pola komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait dan masyarakat setempat. Supaya, program pengendalian inflasi terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. “Inflasi Papua Barat tahun 2022 diharapkan terkendali dan berada pada rentan sasaran 3,01%,” ujarnya.
Keempat langkah strategis itu, kata Lakotani, menjadi panduan bagi TPID dalam menyusun peta jalan (road map) pengendalian inflasi daerah selama tahun 2022 hingga 2024. Oleh sebabnya, koordinasi dan konsistensi perlu ditingkatkan.
Langkah-langkah strategis lainnya juga dapat dirumuskan, demi menekan laju inflasi sesuai target. “Berperan aktif dan berkoordinasi antara lintas instansi,” ucap Mohamad Lakotani.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, Ruth Eka Trisilowati, menjelaskan, melalui rapat teknis akan dibahas berbagai macam masalah yang menghambat usulan road map dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, usulan soal cold storage ikan dan pakan ternak yang tidak dapat diimplementasikan. “Rapat TPID itu ada HLM, rapat teknis dan implementasi di lapangan. Nah ini yang dimaksud,” ujarnya.
Penyusunan road map, sambung dia, alangkah baiknya dibagi antara jangka pendek, menengah dan road map jangka panjang. Yang dimaksud dengan jangka pendek adalah aksi di lapangan pada tahun 2022 terutama menjelang puasa dan hari besar keagamaan lainnya. “Inspeksi mendadaknya seperti apa,” jelas Eka.
Untuk jangka menengah, program yang dirumuskan fokus mengurangi ketergantungan Papua Barat terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah. Padahal, Papua Barat memiliki banyak potensi akan tetapi belum mampu diolah secara baik. Rancangan program harus mampu mengurangi permasalahan tersebut.
“Sesuatu yang sebenarnya kita bisa produksi sendiri di sini, tapi faktanya kita sangat bergantung dengan pasokan dari Makassar dan lainnya,” tutur Eka.
Dan, jangan panjang adalah langkah melakukan subtitusi komoditi seperti minyak goreng sawit diganti minyak goreng dari kelapa.
Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat Maritje Pattiwaellapia, menilai, pengendalian inflasi perlu kolaborasi lintas sektoral. Sehingga, upaya meningkatkan perekonomian daerah berjalan sesuai harapan. Selain itu, pemerintah daerah melalui instansi teknis perlu melakukan pemberdayaan bahan pangan lokal. “Supaya kita tidak hanya menjadi daerah penerima dari daerah lain, tapi jadi daerah penghasil,” ujar Maritje.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat, George Yarangga, menyarankan agar rapat TPID harus rutin dilakukan sehingga tidak terkesan situasional. Melalui rapat yang intens, setiap instansi yang menjadi anggota TPID dapat mengantisipasi lonjakan harga akibat tingginya permintaan atas komoditi pangan.
Selain itu, setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat, memerlukan dukungan anggaran. “Rekomendasi itu diajukan ke Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TPID dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” jelas George.
Turut hadir dalam HLM TPID Papua Barat yakni , Kepala Perum Bulog Sub Divre Manokwari, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya. (PB15)
