Lintas Papua

Umumkan DCS, KPU Papua Barat Minta Masyarakat Aktif Beri Tanggapan

MANOKWARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat mengumumkan daftar calon sementara (DCS) peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 selama lima hari berturut-turut. Masyarakat diminta memberikan tanggapan terhadap daftar calon sementara (DCS) tersebut dan melaporkan bila ada bakal caleg bermasalah.

Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya menjelaskan DCS yang telah ditetapkan meliputi 357 bakal caleg laki-laki dan 212 bakal caleg perempuan tersebar pada lima daerah pemilihan.

“Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, 15 bakal caleg dari tiga parpol tidak masuk dalam DCS, karena dokumennya tidak memenuhi syarat,” kata Paskalis Semunya di Manokwari, Jumat malam (18/8/2023).

Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, kata dia, penetapan DCS diumumkan secara resmi melalui media cetak dan elektronik atau website serta media sosial resmi KPU dari tanggal 19-23 Agustus 2023, dengan tujuan mendapat tanggapan atau masukan dari masyarakat terkait dengan pemenuhan syarat administrasi calon.

“Masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU Papua Barat,” kata Paskalis.

Apabila ada tanggapan masyarakat, maka KPU mempersilahkan partai politik memberikan klarifikasi bahkan mengganti bakal calon anggota DPR provinsi yang dimaksud.

“Kalau ada sanggahan misalnya ijazah tidak benar, maka KPU konfirmasi ke partai,” tutur Paskalis.

Selain itu, menurut Paskalis, tahapan uji publik DCS dimaksudkan untuk menjaring calon anggota DPR provinsi berkualitas yang nantinya diakomodasi menjadi daftar calon tetap (DCT).

Oleh sebab itu, KPU membutuhkan partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk memberikan respon terhadap DCS yang dipublikasi oleh media massa ke seluruh kabupaten di Papua Barat.

“Karena yang masuk DCT itu semua kelengkapan dokumen persyaratan sudah benar dan sah,” ucap Paskalis.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat Elias Idie mengatakan pihaknya akan memastikan distribusi informasi rancangan DCS menggunakan media massa harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat pada tujuh kabupaten di provinsi setempat.

Bawaslu juga mengingatkan agar ketua partai politik tidak serta merta mengganti calon anggota DPR provinsi yang mendapat sanggahan dari masyarakat, melainkan mengkroscek langsung calon tersebut.

“KPU akan minta klarifikasi ke partai bilamana ada sanggahan publik. Nah, secara internal partai tidak boleh otoriter langsung mengganti,” tegas Elias.

Ia melanjutkan selama proses penetapan rancangan DCS hingga DCT, Bawaslu membuka ruang pengajuan sengketa apabila partai politik merasa keberatan terhadap keputusan KPU yang menggugurkan calon legislatif. (SWF)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.