Warga Menolak Penutupan Tambang Emas Ilegal di Manokwari

MANOKWARI – Puluhan massa dari tujuh wilayah tambang emas yakni Wasirawi, Warmomi, Meimas, Kali Kasi, Weyof, Waramui dan Wariori mendatangi kantor Bupati Manokwari, Selasa (21/6/2022) pagi. Pemilik hak ulayat dari tujuh wilayah tersebut menolak penutupan tambang emas ilegal di wilayah tersebut.

Salah satu massa yang melakukan aksi penolakan, dalam orasinya mengatakan tambang emas yang ada di wilayah tersebut merupakan harta terpendam selama ribuan tahun dan sekarang saatnya dimanfaatkan masyarakat tidak mampu guna memenuhi kebutuhan hidup.

“Sumber daya alam yang ada saat ini yakni tambang emas ini kami kelola secara mandiri untuk membangun kampung, menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat di kampung,” ujarnya.

“Ini juga bagian dari proses pembangunan dalam kemandirian dari tingkat kampung hingga perkotaan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dalam orasinya, massa menegaskan menolak berbagai upaya dan rencana terkait akan ditutupnya tambang emas tersebut. Mereka beralasan dengan mengolah tambang emas itu kehidupan ekonomi masyarakkat adat bisa bertumbuh dan menjadi lebih baik.

“Kami siap berdialog dengan pimpinan daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati. Masyarakkat mengelola tambang emas secara tradisional dan sudah bisa di kategorikan sebagai pertambangan rakyat,” katanya.

Ada lima poin pernyataan sikap yang diserahkan massa ke Bupati Manokwari, yakni pertama, menolak dengan tegas penutupan penambangan emas di tujuh wilayah. Kedua, untuk segera menerbitkan ijin terkait tambang rakyat di wilayah tersebut.

Ketiga, menolak dengan tegas adanya investor besar yang masuk di tujuh wilayah penambangan. Keempat, jika aktifitas penambangan ditutup, maka akses jalan Manokwari-Sorong ditutup dan sebaliknya.

Kelima, jika tidak ditanggapi, maka akan lakukan aksi golput dalam pemilu 2024 baik pemilihan presiden hingga pemilihan bupati.

Pernyataan sikap aksi penolakan penutupan tambang emas di tujuh wilayah, diserahkan oleh Ketua LMA Distrik Masni, Soleman Manseni dan diterima oleh Sekda Manokwari, Henri Sembiring yang didampingi Asisten I, Asisten II dan sejumlah pimpinan OPD.

Menanggapi aksi mass aitu, Henri Sembiring mengatakan menerima pernyataan sikap mereka dan selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati Manokwari, Hermus Indou.

“Karena Bupati Manokwari lagi di luar kota, sehingga pernyataan sikap ini kami yang wakili dan kemudian diserahkan ke bupati,” ujar Sekda Manokwari.

 

Ia menyebutkan akan mencari waktu untuk mengundang perwakilan-perwakilan dari pemilik hak ulayat di tujuh wilayah tersebut beserta ketua LMA Distrik Masni.

“Karena ada yang tidak setuju pertemuannya perwakilan, maka kami menunggu petunjuk Bupati. Jika diijinkan maka kami akan undang semua di Sasana Karya,” sebutnya.

“Dan mereka memberi waktu satu minggu untuk ditanggapi,” imbuhnya.

20 Pengusaha Penambangan Emas

Ketua LMA Distrik Masni, Soleman Manseni menyebutkan ada sekitar 20 pengusaha tambang emas di tujuh wilayah. “Salah satunya mas adit,” ujar Soleman kepada wartawan di Manokwari, Selasa (21/6).

Soleman menyebutkan di tujuh wilayah penambangan emas, terdapat 30 kepala suku yang mana setiap kepala suku menggunakan satu alat berat exavator untuk melakukan dilakukan penambangan di wilayahnya.

“Ada 30 kepala suku, jadi ada 30 alat berat exavator. Masyarakat sudah mendapatkan manfaat dari penambangan emas,” sebutnya.

Ia meminta kepada pemerintah Manokwari  bekerja sama dengan pemerintah Papua Barat agar memberikan ijin tambang rakyat.

“Kami tidak mau menggunakan investor yang besar-besar karena akan rusak seperti di tambang emas Freeport Timika,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang ada bekerja sendiri dengan alat yang ada. Kami tidak bongkar gunung, bongkat hutan tetapi penambang di aliran sungai.

“Kami kerja menggunakan alat berat exavator,” jelasnya.

Soleman mengakui bahwa alat berat exavator adalah milik pengusaha dan dikelola. “Kami hanya punya tanah saja,” sebutnya.

Dirinya bersama pemilik hak ulayat yang lain menolak investor yang masuk melainkan menggunakan pengusaha lokal. Dari apa yang didapatkan dalam penambangan emas, pengusaha dan pemilik hak ulayat menggunakan sistem bagi hasil.

“Setiap bulannya mendapat Rp600 juta per alat berat per kepala suku yang dibayar oleh pengusaha,” terang Soleman. (CR1)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: