Warinussy Pertanyakan Landasan Hukum Penyitaan Ribuan Karton Miras

MANOKWARI – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Ch. Warinussy mempertanyakan landasan hukum langkah penyitaan atas 2.860 karton minuman keras berbagai merek oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat, pada Rabu (9/3/2022) di Manokwari.

Langkah penyitaan itu ditandai dilakukan pemasangan “garis polisi” (police line) pada salah satu gudang milik salah satu pengusaha lokal di Manokwari.

“Saya pertanyakan hal ini, karena Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari Norman Tambunan menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, Penjualan dan Mengkonsumsi tidak dapat diberlakukan karena perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Warinussy dalam keterangan persnya, Sabtu (9/4/2022).

Menurut Warinussy, jika benar Perda Nomor 5 Tahun 2006 dipakai sebagai landasan hukum oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat untuk melakukan penyitaan, maka ini merupakan sebuah “kecelakaan hukum”. Kapolda Papua Barat seharusnya mengontrol jajaran penyidiknya agar tidak sampai “ceroboh” menyita ribuan karton miras tersebut dengan memakai aturan hukum yang sudah tidak lagi berlaku efektif.

“Oleh karena itu, saya kembali mempertanyakan aspek hukum dari tindakan penyitaan yang telah digunakan. Apakah proses penyitaan yang dilakukan telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan dalam amanat pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dari UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” ujarnya.

Jika benar Perda Nomor 5 Tahun 2006 sudah tidak berlaku, kata Warinussy, maka tindakan Dires Narkoba Polda Papua Barat dan jajarannya patut dipersoalkan secara hukum, bahkan dapat diajukan gugatan/permohonan praperadilan.

“Bahkan juga pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ke pengadilan yang berwenang,” tandas Warinussy. (PB1)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: