Pemda Jamin Kebutuhan Dasar RSUD Pratama Elia Waran
RANSIKI, papuabaratnews.co – Wakil Bupati Manokwari Selatan Wempi Rengkung menyatakan pihaknya menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan dasar RSUD Pratama Elia Waran Oransbari.
Hal tersebut dikatakan Wempi Rengkung pada pelaksanaan pembahasan pembentukan RSUD Pratama Elia Waran, di ruang rapat Kantor Bupati Mansel, Ransiki, Kamis 29 April 2021.
Dia menerangkan, Pemda Mansel harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Sebab, di masa pandemi ini, Pemda Mansel harus bisa menentukan skala prioritas.
“Kemajuan itu tidak bisa ‘bimsalabim’. Jadi harus kerja dari awal. Harus dilihat dulu apa yang bisa dijangkau. Nah itu namanya prioritas. Dasarnya itu kita pacu dengan kemapuan keuangan daerah,” tuturnya.
Ditekankan Rengkung, dengan tersedianya Puskesmas di setiap distrik, bisa meringankan beban RSUD Pratama Elia Waran.
“Jadi untuk RSUD kita lihat yang penting dulu. Karena di bawah itu ada Puskesmas. Jadi bisa saling bahu membahu,” ujarnya.
“Ini masa pandemi, tentu segala sesuatu harus perlu dilihat rencana biayanya. Ke depan kita juga harus memilah, mana yang di bawah Dinkes, mana yang langsung di bawah RSUD,” katanya lagi.
Sementara itu, Plt Direktur Utama RSUD Pratama Elia Waran dr Iwan Butar Butar pada paparannya menjelaskan, untuk memaksimalkan pelayanan, RSUD Pratama Elia Waran harus memiliki jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) 143 orang.
“Dari 143 SDM yang kita butuhkan, 84 orang sudah ada, untuk dokter spesialis kita butuh empat, tapi belum tersedia,” jelasnya.
Terkait pendanaan operasional, Iwan menyebut, pihaknya sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 13,3 miliar. Angka tersebut termasuk di dalamnya perekrutan tenaga dokter spesialis. Sementara untuk anggaran alkes sebesar Rp6,3 miliar.
“Itu di luar radiologi, karena alatnya itu bisa mencapai Rp5miliar,” bebernya.
Sementara itu, Kabiro Ortala Papua Barat Supriatna menekankan, untuk status RSUD tipe D, posisi dokter spesialis dan jumlah SDM harus terpenuhi. Sementara untuk fasilitas tempat tidur menurut dia, harus minimal 50 unit.
“Karena pasti akan dicek Kemenkes. Jangan sampai dokternya tidak ada. Atau ada tapi status honor. Jadi memang harus dokter tetap,” ungkapnya.
Lanjut dia, untuk pelayanan RSUD Pratama Elia Waran, harus melihat kondisi daerah.
“Jadi dilihat penyakit dominannya itu apa. Nanti yang lain bisa dilakukan bertahap. Nanti saya setelah ini buat laporan untuk dilihat Gubernur dan Sekprov, sebelum dikeluarkannya rekomendasi,” tandasnya. (PB24)
**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 30 April 2021