Masyarakat Wajib Miliki Adminduk

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari diwajibkan memiliki administrasi kependudukan (adminduk). Guna mempermudah pembuatan Adminduk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (disdukcapil).

Plt Kepala DPMK Manokwari, Jefrry Sahuburua menjelaskan pembuatan Adminduk di danai oleh dana prospek Otonomi Khusus (Otsus) dan semua kampung wajib untuk menganggarkan.

“Adminduk dari dana prospek Otsus baru dua distrik yang melaksanakan yakni Distrik Manokwari Selatan dan Tanah Rubuh. Dua distrik pun belum semua kampung, seperti Manokwari Selatan dari 16 kampung, baru 10 kampung yang sudah melaksanakan,” jelasnya pekan lalu.

Ia menegaskan, di tahun 2021 semua kampung wajib menganggarkan pembuatan Adminduk. Tujuannya agar data kependudukan di Kabupaten Manokwari jelas.

Sambung Jeffri, tidak adanya adminduk jadi kendala dalam penyaluran bantuan sosial, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pasalnya, BLT tidak bisa diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK). Menurutnya, jika semua masyarakat memiliki adminduk, dapat meminimalisir penerima bantuan ganda.

“Karena kita lihat banyak KTP, KK, pasar tingkat dan katahuan semua. Itulah yang menjadi kendala dalam penyaluran BLT. Karena penerima wajib mempunyai KK yang resmi. Kalau tidak punya (KK), tahun ini tidak akan dapat BLT,” tegasnya.

Dalam kegiatan prospek Otsus tahun ini pihaknya mewajibkan semua kampung yang belum menganggarkan ditahun 2020, wajib menggarkannya ditahun 2021. Jeffry menjelaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi pada saat penyusunan RKA. Adapun besaran penganggarannya untuk setiap kampung berbeda dan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan mengurus adminduk.

“Yang tidak masuk kita kembalikan. Apalagi dengan adanya data Sistem Administrasi Informasi Kampung (SAIK), semua data akan jelas, ada berapa anak yang belum punya akte kelahiran, ada berapa jiwa yang belum punya KTP dan ada berapa keluarga yang belum punya KK, ada berapa KK yang belum menikah dan belum tercatat,” jelasnya.

“Semua wajib dianggarkan. Karena ini masalah. Dengan dana itu kita dorong agar masalah ini bisa diselesaikan,” tutup Jeffry.(PB19)

 

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Senin 19 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: