Pemda Manokwari Klaim Tunggakan Listrik Pasar Wosi Sudah Dituntaskan

MANOKWARI, PB News – Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Bagian Perekonomian Daerah (Perekda) Setda Kabupaten Manokwari mengungkapkan, tunggakan listrik di Pasar Wosi telah dituntaskan.

Kepala Bagian Perekda Rishard H. Alfons menjelaskan penunggakan terjadi selama dua bulan yakni Januari dan Februari 2021. Sebab belum ditetapkannya APBD tahun 2021. Jumllah total tunggakan listrik sebesar Rp55.216.755.

“Rabu (24/2/2021) kemarin kami telah menyelesaikan tunggakannya setelah PLN memasukkan tagihan,” jelasnya saat ditemui Kamis (25/2/2021).

Alfons menjelaskan, tercatat hingga Desember 2020 pemda tidak memiliki tunggakan apapun ke PLN dan telah membayar secara rutin setiap bulannya.

“Kalaupun ada keterlambatan itu karena ada pemindahbukuan dari rekening pemda ke rekening PLN dan kita tidak pernah membayar secara cash,” jelasnya.

Menyikapi berita beredar di media bahwa Pemkab Manokwari menunggak listrik sehingga pasar Wosi gelap 4 bulan, Alfons menegaskan pihkanya tidak pernah menunggak karena rutin bayar setiap bulan.

“Berita itu muncul tanpa dikonfirmasi dengan kami. Prinsipnya pemda tidak pernah menunggak pembayaran listrik. Jadi sudah tidak ada lagi problem di pasar Wosi,” terangnya.

Selain itu kata Alfons, ada kebijakan pemda untuk pasar, yakni pemda tidak lagi membayar rekening listriknya, karena sebagian besar pedagang sudah memiliki meteran sendiri yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

“Kalau menggunakan meteran milik pemda, maka mereka tidak bisa menaikkan dayanya sesuai kebutuhannya. Jadi ada rekening yang dibayar pemda dan ada yang dibayar oleh pedagang sendiri,” jelasnya.

Menyikapi kondisi yang ada, lanjut Alfons, pemda mengambil kebijakan menyeragamkan agar tidak ada kecemburuan sosial dengan cara mengganti dari pasca bayar menjadi pra bayar (token), jadi masing-masing pedagang bisa mengisi meteran tersebut.

Sambung Alfons, tunggakan itu muncul pada saat pengalihan pasca bayar menjadi pra bayar. Mengingat meteran tersebut belum bisa dialihkan kalau belum menyelesaikan kewajiban sebelumnya. Sehingga pada tanggal jatuh tempo tanggal 20, PLN meminta pemda menyelesaikan semuanya agar bisa diganti ke pra bayar.

Menurutnya ada sebagian pedangang yang belum memahami kemudian menolak proses pengalihan dari pasca bayar ke pra bayar. Dengan begitu PLN tidak bisa menyelesaikan dalam waktu singkat, butuh waktu lebih lama.

“Waktu itu dari tanggal 20 hingga tanggal pengalihan itulah tunggakan muncul. Tetapi pihak PLN tidak menyampaikan tunggakan itu ke pemda tetapi justru menginformasikan ke ketua asosiasi pedagang di pasar dan pihak asosiasi sudah menyampaikan ke kami,” ungkapnya.

“Hari itu juga saya langsung koordinasikan ke pihak PLN untuk merubah tagihannya, bukan ke pedagang karena itu masih kewajiban pemda bukan kewajiban pedagang. Karena bertepatan karena APBD belum ditetapkan pada waktu itu, sehingga kita belum bisa secepatnya mengeksekusi itu,” tandas Alfons.(PB19)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: