Serahkan DPA 2021, Bupati Manokwari Ingatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Bupati Manokwari Hermus Indou menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun anggaran 2021 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Senin 26 April 2021.

Adapun total APBD Manokwari 2021 mencapai Rp1.308.404.443.503 dan tersebar dalam 36 DPA, baik di OPD dan Distrik.

Bupati Hermus dalam arahannya mengingatkan semua OPD di lingkungan Pemkab Manokwari untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang termuat dalam DPA OPD dengan penuh rasa tanggung jawab. Khususnya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Bupati mengatakan, karena alokasi anggaran tersebar di seluruh OPD, maka seluruh pimpinan OPD harus serius dan komitmen dalam mengelola anggaran tersebut. Sehingga manfaat pembangunan bisa dinikmati oleh semua masyarakat.

“Saya tegaskan para kepala dinas, badan, kepala distrik dan sekretariat sebagai pengguna anggaran untuk senantiasa bekerja secara jujur dan sungguh-sungguh disertai dengan niat yang tulus untuk membangun Manokwari,” harapnya.

Ia meminta para pimpinan OPD segera mempersiapkan langkah teknis lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Agar efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dimasing-masing OPD dapat dilakukan tepat esaktu dan taat azas.

“Saya harapkan kegiatan 2021 ini dapat dilaksanakan lebih baik, cepat dan tidak menumpuk pada akhir tahun, sehingga sasaran dan targetpembangunan dapat tercapai sesuai rencana,” ujarnya.

Hermus juga mengingatkan agar tetap bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Kembali ditegaskan kepada semua pimpinan perangkat daerah untuk dapat memahami makna akhir dari setiap kegiatan yang tercantum dalam DPA.

Adapun prinsip anggaran dimaksud diharapkan adanya informasi yang transparan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Sehingga uang rakyat yang tercantum dalam seluruh dokumen anggaran, dapat dipersiapkan dan dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dijelaskan Hermus, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,  merupakan kewajiban para pimpinan perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Laporan dimaksud tentunya harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah dan manajemen.

Berkenaan dengan hal tersebut, Hermus berpesan para perangkat daerah tidak hanya fokus terhadap persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2021, melainkan terhadap penyusunan laporan keuangan OPD, serta menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK.

Untuk diketahui tahun 2020 Kabupaten Manokwari memperoleh penilaian BPK atas laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka ia berharap kepada seluruh pimpinan OPD dan kepala inspektorat untuk bekerja lebih baik guna mempertahankan opini dimaksud.

“Semoga kita dapat melaksanakan tugas dan pengabdian masing-masing secara baik dan bertanggungjawab guna mewujudkan visi daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manokwari tahun 2021-2021 yakni terwujudnya Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tanah Papua dan ibu kota Papua Barat yang religius, berbudaya, berdaya saing, mandiri dan sejahtera,” pesannya. (PB19)

 

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 27 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: