NASIONAL

Agenda Pendahuluan Jalan Terus

JAKARTA – Presidensi G20 Indonesia bakal berfokus pada tiga agenda utama dalam pertemuan tingkat tinggi G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada November mendatang. Sejak rangkaian acara pendahuluan berlangsung beberapa bulan lalu, tiga agenda utama dibahas bersama negara-negara anggota, yaitu isu kesehatan global, transformasi digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan.

Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, mengatakan berbagai pertemuan pendahuluan itu menghasilkan sejumlah permufakatan penting di antara negara-negara anggota G20. “Komitmen ini nantinya bisa menjadi kebijakan yang penting, tidak hanya untuk dalam negeri, namun juga untuk masyarakat global,” kata Dedy, kemarin.

Ada puluhan kelompok kerja dan kelompok rangkulan yang bertemu sejak awal tahun ini di berbagai kota di Indonesia. Mereka membahas tema dan isu global terbaru.

Pada akhir Maret lalu, misalnya, Kementerian Kesehatan memimpin pertemuan pertama kelompok kerja kesehatan atau health working group di Yogyakarta. Acara yang berlangsung secara fisik dan online itu membahas pandemi global Covid-19.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan penyamaan standar protokol kesehatan dan penyetaraan sertifikat digital vaksinasi Covid-19 tingkat dunia. Tujuannya agar perjalanan internasional lebih aman dan tertib di tengah wabah Covid-19 yang belum benar-benar habis. Meski ada protokol kesehatan global yang disarankan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap negara punya standar masing-masing sehingga kerap menyulitkan pelaku perjalanan.

Ada juga program usulan Indonesia, yaitu universal verifier, yang bisa menjadi portal khusus sertifikasi vaksinasi Covid-19 yang dapat berlaku global. Negara-negara lain disebut bisa mengakses data vaksinasi individu lewat portal ini. “Ada tanggapan positif mengenai usulan kita ini,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu.

Maxi mengklaim portal itu sudah digunakan negara-negara Asia Tenggara dan diujicobakan pada 20 negara anggota G20. Dalam pertemuan di Yogyakarta itu, beberapa delegasi menyuarakan sejumlah hal, seperti keamanan dan data vaksinasi yang bersifat privasi, kemampuan infrastruktur teknologi di negara berkembang, serta pengakuan terhadap aplikasi kesehatan digital. Jika universal verifier ini diterapkan, Indonesia bisa mengambil kredit menjadi negara pengusulnya.

Beberapa kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan pertama kelompok kerja kesehatan itu akan dibahas dalam pertemuan teknis yang berlangsung akhir bulan ini.

Puncak presidensi G20 Indonesia berlangsung lewat pertemuan pemimpin negara-negara anggota di Bali pada November mendatang. Pembicaraan dalam pertemuan itu seputar isu-isu global dan tiga isu prioritas yang dicanangkan Indonesia sebagai tuan rumah serta ketua tahunan.

Pertemuan di Bali ini nantinya menjadi forum multilateral pertama yang menghadirkan pemimpin negara-negara adidaya dalam satu lokasi sejak pecahnya invasi Rusia di Ukraina pada Februari lalu. Perang di negara pecahan Uni Soviet itu pada Februari lalu mengeruhkan peta politik global dan berdampak pada penyelenggaraan G20. Sejumlah pemimpin negara-negara Blok Barat yang juga tergabung dalam NATO alias pakta pertahanan Atlantik Utara meminta Indonesia tak mengundang Rusia sebagai bentuk kecaman atas invasi tersebut. Mereka bahkan mengusulkan Rusia ditendang dari G20.

Sementara itu, anggota lainnya, yaitu Cina dan Arab Saudi, mengatakan usulan itu tak pantas. Hingga kini, Indonesia tidak bersikap atas kekeruhan konstelasi politik global ini.

Toh, pertemuan pendahuluan G20 terus berjalan. Kementerian Ketenagakerjaan, misalnya, menggelar pertemuan sampingan yang dihadiri delegasi berbagai negara. Pertemuan tersebut menyerukan tempat kerja ramah perempuan seusai pandemi Covid-19.

Adapun dalam isu korupsi, kelompok kerja antikorupsi G20 juga menggelar pertemuan pada akhir Maret lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi berharap ada rancangan regulasi agar profesi pengacara bisa terlibat dalam pencegahan pencucian uang. “Kalau negara-negara G20 bisa merumuskan rancangan regulasi ini, bisa menjadi good practice,” kata Direktur Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang KPK, Mungki Hadipratikto, ihwal presidensi G20 Indonesia. (TMP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.