NASIONAL

Ancaman Pidana Perusuh Sidang

JAKARTA – Komisi Yudisial mengkritik draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas parlemen bersama pemerintah. Lembaga pengawas hakim itu menyoroti sejumlah ketentuan yang menyangkut proses peradilan, terutama sanksi pidana bagi mereka yang gaduh selama proses persidangan.

Anggota Komisi Yudisial, Binziad Kadafi, menyebutkan adanya ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan bagi mereka yang menimbulkan kegaduhan di ruangan selama persidangan. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 279 draf RKUHP yang disebut menyangkut menghalang-halangi persidangan. “Sebaiknya sanksi pidana tidak lebih dari 3 bulan penjara,” ujar Binziad dalam konferensi pers, pada Senin (14/11/2022).

Dalam draf itu disebutkan bahwa orang yang berada dalam persidangan atau di dekat ruang sidang dapat dipidana maksimal 6 bulan kurungan jika membuat kegaduhan dan tidak pergi sesudah diperintahkan tiga kali oleh hakim. RKUHP juga mengatur denda kategori II atau senilai Rp 10 juta. Jeratan pidana maksimal 6 bulan bui ini meningkat dibanding ketentuan dalam KUHP yang hanya menjerat penjara selama 3 pekan dan denda Rp 1.800.

Binziad mendukung bila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya meningkatkan sanksi pidana lebih dari tiga pekan. Persoalannya, ancaman hukuman 6 bulan penjara dinilai terlalu berat. Semestinya, kata dia, ancaman hukuman penjara cukup maksimal 3 bulan dan masuk skema tindak pidana ringan.

Komisi Yudisial juga merekomendasikan agar parlemen mengatur mekanisme bagi hakim dalam menyampaikan peringatan kepada orang yang membuat gaduh di persidangan. Binziad juga mengkritik Pasal 279 ayat 2 draf RKUHP yang mengatur ancaman pidana bagi orang di luar ruang sidang yang membuat gaduh. “Sebaiknya itu dihapus dan diatasi dengan pengetatan protokol persidangan serta keamanan di lingkungan pengadilan,” ujarnya.

Persoalan tindak pidana dalam peradilan menjadi bagian dari ketentuan yang diatur dalam draf RKUHP. RUU ini sudah dibahas pemerintah sejak era Orde Baru. Di dalamnya juga diatur perluasan delik-delik tindak pidana kejahatan keamanan negara, delik ekonomi, hukum adat atau living law, dan delik kesusilaan. Pembahasan draf ini diklaim telah melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan yang bakal menjadi pemegang kendali kitab pidana.

Publikasi tanpa Izin

Juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting, juga menyoroti ancaman jeratan pidana denda bagi orang yang tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung. Dia merekomendasikan agar hakim ketua sidang dibiarkan menentukan apakah sidang dapat direkam atau dipublikasikan. “Kami usulkan Pasal 278 huruf c RKUHP ini dihapus karena bisa diakomodasi tujuannya ataupun normanya dalam rumusan Pasal 278 huruf a yang menyangkut ancaman pidana bagi orang yang tidak mematuhi perintah pengadilan,” tutur Miko.

Dia menegaskan, Komisi Yudisial selama ini menerapkan proses perekaman dalam persidangan untuk memantau kinerja hakim dalam membuat putusan yang adil. Selain itu, hal tersebut untuk menindaklanjuti jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Dosen hukum pidana Universitas Negeri Islam Imam Bonjol Padang, Rony Saputra, menyebutkan jerat pidana dalam Pasal 278 sebagai upaya menjaga marwah dan wibawa persidangan. Dia merujuk peristiwa pada 1986 ketika pengacara Adnan Buyung Nasution saat itu berkacak pinggang dan menginterupsi ucapan hakim. Menurut Rony, insiden tersebut merupakan kasus penghinaan pertama terhadap pengadilan di Indonesia.

Sempat diusulkan untuk merumuskan RUU mengenai sanksi contempt of court atau perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan, tapi hal itu dibatalkan. Meski begitu, menurut Rony, ketentuan ini diperlukan agar tidak ada orang yang dapat menghalang-halangi persidangan di pengadilan dan berupaya mempengaruhi independensi hakim.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Abraham Napitupulu, menyatakan ketentuan dalam Pasal 278 dinilai tidak sesuai dengan usulan organisasi masyarakat sipil. “Seharusnya contempt of court tidak hanya dimaknai sebagai serangan terhadap hakim, tapi juga jaksa dan advokat,” ucap dia.

Selain itu, Erasmus menyoroti Pasal 280 RKUHP yang menyangkut ancaman pidana terhadap tindakan obstruction of justice atau perintangan terhadap proses penyelidikan. Menurut dia, pasal ini kerap disalahgunakan oleh penegak hukum. Dia mencontohkan, advokasi yang memberikan masukan kepada kliennya dalam memberikan keterangan dapat dijerat dengan tindak pidana perintangan proses penyidikan. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.