NASIONAL

ASN Bakal Jadi ‘Wasit’ Pemilu

JAKARTA – Wasit, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penengah. Dalam sebuah pertandingan olahraga, wasit akan sangat menentukan jalannya laga berlangsung adil dari segala bentuk kecurangan. Namun, bagaimana jika aparatur sipil negara (ASN) menjadi ‘wasit’ dalam proses pemilihan pemimpin negara?

Kementerian Dalam Negeri telah meminta kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, untuk mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satunya dengan mengizinkan ASN menjadi panitia penyelenggara pemilu.

Permintaan tersebut termaktub dalam Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024. Surat edaran tersebut diteken Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro pada Jumat (30/12) pekan lalu.

Dalam surat edaran itu, Kemendagri meminta kepala daerah memberikan izin kepada ASN pemerintah daerah (pemda) untuk mendaftar sebagai petugas badan ad hoc pemilu, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih).

“(Izin perlu diberikan kepada ASN) khususnya dalam hal tidak tersedianya pendaftar dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas, yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan,” kata Suhajar sebagaimana dikutip dari siaran persnya, Selasa (3/2/2023).

Kemendagri juga meminta pemda memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk sekretariat PPK dan PPS. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berada di lingkungan kecamatan maupun kelurahan/desa.

Pemda diminta menugaskan personel untuk membantu sekretariat PPK dan PPS. “Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembentukan sekretariat PPK paling lambat 10 Januari 2023 dan sekretariat PPS dibentuk paling lambat 24 Januari 2023,” ujar dia.

Masih dalam surat edaran yang sama, Kemendagri meminta pemda mengerahkan personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk menjaga ketertiban umum masyarakat selama tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Kemendagri turut meminta pemda memfasilitasi calon pelamar badan ad hoc menjalani pemeriksaan kesehatan, yang merupakan syarat pendaftaran, di rumah sakit milik pemda dan puskesmas.

Suhajar menyebut, surat edaran itu diterbitkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara Pemilu 2024. Pemberian dukungan itu disebut merupakan amanat Pasal 434 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain perintah undang-undang, kata Suhajar, pihaknya menerbitkan surat edaran tersebut setelah memperhatikan surat ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1164/PP.04-SD/04/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Dukungan Fasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berulang kali mewanti-wanti kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas dalam pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan ASN untuk menjaga sikap agar tidak sampai melakukan pelanggaran di media sosial (medsos) yang kerap tidak disadari oleh para pelaku.

“Yang tidak disadari, bukan hanya tadi disebutkan pengumpulan (dukungan dari ASN kepada peserta pemilu tertentu), melainkan juga masalah media sosial yang dimiliki para ASN karena pelanggaran paling banyak itu pelanggaran di media sosial,” ujar Bagja, pekan lalu.

Sejauh ini, kata Bagja, masih ada beberapa ASN, terutama yang berusia muda, belum mengetahui penggunaan fitur menyukai (like), mengomentari (comment), dan membagikan (share) pada unggahan peserta pemilu, termasuk tindakan pelanggaran netralitas.

Selain melakukan sosialisasi, kata Bagja, Bawaslu juga merancang strategi pengawasan dan pola penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terintegrasi, sinergis, dan efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN di Pemilu 2024.

Perancangan strategi itu dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan beberapa pihak, yakni KASN, Kemenpan-RB, Kemendagri, dan Kemenko Polhukam.

Sindiran Anies

Pada Senin (2/1/2023), bakal calon presiden (capres) dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, mengaku baru saja menonton film dokumenter berjudul The Edge of Democracy. Film tersebut dibuat oleh Petra Costa, yang bercerita tentang erosi demokrasi dan perjalanan politik Lula da Silva sebagai presiden Brasil.

Dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram yang sudah terverifikasi, Anies menceritakan isi film yang menjelaskan kejatuhan Lula dan erosi demokrasi di Brasil membuka jalan bagi Jair Bolsonaro. Menurut dia, menonton dokumenter tersebut mengingatkannya pada buku How Democracies Die bahwa ada tiga tahap untuk melemahkan demokrasi secara perlahan dan tak disadari.

“Pertama, kuasai wasitnya. Ganti para pemegang kekuasaan di lembaga negara netral dengan pendukung status quo,” tulis Anies dalam akun Instagram pribadinya, Senin (2/1/2023).

Kedua adalah singkirkan pemain lawan. Menurut Anies, menyingkirkan lawan politik bisa dengan cara kriminalisasi, suap, atau skandal. Terakhir, kata dia, adalah mengganti aturan mainnya dengan mengubah peraturan negara untuk melegalkan penambahan dan pelanggengan kekuasaan.

“Pelemahan demokrasi secara perlahan seperti itu dapat sebabkan shifting baseline syndrome, yaitu perubahan secara bertahap dan perlahan hingga publik menjadi terbiasa dengan kondisi barunya yang sebenarnya buruk,” ujar Anies.

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, kondisi itu penuh dengan praktik tidak normal dan tidak boleh dinormalkan dalam demokrasi. Namun, karena perburukannya berlangsung perlahan, tanpa disadari hal tersebut dianggap kewajaran baru.

“Dari dokumenter ini dunia belajar bahwa demokrasi tidak boleh taken for granted, tapi harus terus dirawat. Penyimpangan, walau hanya kecil namun kontinu terhadap etika dan praktik demokrasi akan menjadi lebar bila dibiarkan. Pesan pentingnya, bila terlambat maka akan menjadi terlalu berat untuk dikembalikan pada relnya,” ujar dia.

Lula da Silva telah dilantik menjadi presiden setelah mengalahkan Jair Bolsonaro dalam Pemilu Brasil pada tahun lalu. Lula disebut berjanji menghadirkan kembali program sosial dan hentikan deforestasi. “Komitmen yang tentu harus dibuktikan dan harus dikawal oleh rakyatnya. Salut untuk Petra Costa yang mengangkat tema penting ini,” ujar Anies. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.