Babak Baru Rancangan Hukum Kekerasan Seksual

JAKARTA – Badan Legislasi DPR optimistis pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bakal bergulir dengan lancar. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya, mayoritas penghuni Senayan sepakat untuk mendaulat draf peraturan yang dulu disebut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) itu sebagai usulan inisiatif DPR lewat rapat paripurna besok. “Delapan fraksi sudah sepakat,” kata Willy, kemarin.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan masih menolak RUU TPKS. PKS beralasan rancangan aturan tersebut belum mengakomodasi klausul kesusilaan, seperti kebebasan, penyimpangan, serta kejahatan seksual.

Willy mengatakan penolakan partai bulan sabit kembar itu tidak akan berpengaruh terhadap rencana kerja DPR terkait dengan RUU TPKS, termasuk rangkaian pembahasan bersama pemerintah. “Wajar jika ada penolakan dari fraksi,” kata dia. “Saat RUU Cipta Kerja, PKS juga menolak bersama Demokrat, tapi akhirnya bisa disahkan.”

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengatakan panitia kerja RUU TPKS telah mengakomodasi seluruh masukan dari PKS. Usul soal klausul kesusilaan, misalnya, akan diatur Badan Legislasi lewat Undang-Undang Pidana Kesusilaan, yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah DPR.

Panitia kerja juga mengakomodasi usulan PKS soal pencegahan kejahatan seksual berbasis keluarga hingga penghapusan klausul sexual consent, yang mereka anggap melegalkan perzinaan. “Kami melihat progres pembahasan RUU TPKS saat ini justru lebih baik dari periode sebelumnya yang tidak selesai-selesai,” ujar Willy. Sebelum bersalin kulit, RUU PKS diusulkan pada 2016.

Willy menyatakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa segera terwujud. Setelah DPR menyerahkan draf RUU TPKS, pemerintah membahasnya dan menyerahkan daftar inventaris masalah ke DPR. Baleg menargetkan RUU TPKS bisa disahkan kurang dari enam bulan setelah penyerahan daftar isian masalah tersebut.

Willy optimistis waktunya akan lebih singkat dari itu karena DPR telah banyak berkomunikasi dengan pemerintah soal rancangan undang-undang ini. Di sisi lain, pemerintah membentuk Gugus Tugas RUU TPKS sejak 2020. Kelompok kerja yang mencakup perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Hukum, kejaksaan, serta kepolisian ini menyatakan siap mempercepat pembahasan jika draf RUU tersebut telah disahkan oleh rapat paripurna DPR.

Kepala Sub-Bidang Pembahasan RUU TPKS Kementerian Hukum dan HAM, Muhammad Waliadin, mengatakan pemerintah masih menunggu DPR mengesahkan draf RUU tersebut. Setelah disahkan, kata dia, pemerintah akan segera memberikan daftar inventaris masalah. “Sepertinya akan lebih cepat, karena kami sudah membuat DIM RUU itu dari draf yang disahkan tahun lalu,” ujarnya. “Kalau tidak ada perubahan, artinya pembahasan akan lebih cepat.”

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyatakan mereka bukan menolak RUU TPKS. Mereka bahkan mengklaim banyak memberi masukan kepada panitia kerja, mengakomodasi banyak masukan soal perlindungan terhadap korban serta peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan tindak kejahatan seksual. “Penghapusan kalimat yang multitafsir juga masukan kami. Kami apresiasi akan hal itu,” kata dia.

Namun, Kurniasih melanjutkan, ada substansi mendasar yang belum diakomodasi Willy Aditya cs di panitia kerja, yakni soal klausul kesusilaan. Menurut Kurniasih, Dewan perlu memasukkan pasal yang mengatur kesusilaan. Sebab, dia melanjutkan, tindak pidana kejahatan seksual bukan hanya soal kekerasan seksual, tapi juga soal penyimpangan dan seks bebas. “Saat ini yang jadi konsen baru sebatas kekerasan seksual,” ujar anggota Komisi IX yang di antaranya membidangi kesehatan itu.

PKS, Kurniasih melanjutkan, menyampaikan dua opsi tambahan dalam RUU TPKS ini. Pertama, dengan menambahkan beberapa pasal yang mengatur soal seks bebas dan penyimpangan seks. Tambahan pasal itu dapat diambil dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Kedua, pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus bersamaan dengan RUU KUHP. “Karena RUU TPKS tidak mengatur soal penyimpangan dan seks bebas,” katanya.

Menurut Kurniasih, banyak korban penyimpangan dan seks bebas yang juga harus dilindungi. Mengacu ke data Sistem Laporan HIV-AIDS pada 2019, kelompok yang paling berisiko tertular HIV adalah laki-laki pelaku seks sesama, penjaja seks, perempuan pelaku seks sesama, hingga transpuan. “Kesimpulannya, orang yang melakukan seks bebas dan penyimpangan seks juga bisa menjadi korban. Mereka juga harus dilihat.”

Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Andy Yentriyani, mengatakan penolakan ini nyaris sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu keinginan PKS agar pengesahan RUU TPKS dilakukan bersama RUU KUHP. “Menurut kami, itu kurang pas,” ujarnya.

Andy mengatakan masing-masing rancangan undang-undang memiliki dinamikanya sendiri, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk disahkan secara bersamaan. Isu kekerasan seksual, dia melanjutkan, memang berkaitan dengan persoalan susila. Namun tidak semua persoalan kesusilaan merupakan kejahatan seksual seperti yang dibahas di RUU TPKS. “Membuat payung hukum khusus yang berkonsentrasi pada isu kekerasan seksual dimaksudkan agar kita bisa berporos pada kebutuhan korban, memastikan terobosan-terobosan yang perlu untuk bisa hadirkan keadilan dan pemulihan,” kata Andy. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: