NASIONAL

Bawaslu Ingatkan ASN Jangan Jadi Buzzer Saat Pemilu 2024

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melanggar prinsip netralitas ketika menggunakan media sosial saat gelaran Pemilu Serentak 2024. Bawaslu juga mewanti-wanti agar ASN tidak menjadi buzzer atau pendengung salah satu calon di jagat maya.

“Kami harapkan ASN tidak termasuk buzzer yang kemudian membuat fitnah, hoaks dan lain-lain. Ini yang perlu kita jaga ASN ke depan,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat membuka Rakornas Bawaslu dan Kepada Daerah terkait netralitas ASN, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Bagja menjelaskan, pihaknya memberikan perhatian khusus pada media sosial karena aktivitas masyarakat di dalamnya bisa membuat eskalasi politik antar calon menjadi panas. Aktivitas yang memicu eskalasi lebih lanjut itu seperti penyebaran konten fitnah, hoaks, dan kampanye hitam.

Selain itu, lanjut dia, media sosial jadi perhatian kasus karena terbukti berhasil membuat kasus pelanggaran netralitas ASN meningkat. Saat Pemilu 2019, terdapat sekitar 500-an kasus pelanggaran netralitas ASN. Sedangkan saat Pilkada 2020, angka pelanggarannya naik jadi sekitar 1.000 kasus. “Pada 2020 tingkat pelanggaran besar karena media sosial salah satunya,” kata dia.

Karena itu, kata Bagja, pihaknya berupaya melakukan pencegahan agar jumlah kasus pelanggaran tak meledak saat Pemilu 2024. Dia meminta para ASN untuk lebih lebih berhati-hati memberikan komentar, membagikan, maupun menyukai suatu postingan terkait peserta Pemilu 2024.

Kini, lanjut dia, masih banyak ASN yang belum memahami bahwa suatu bentuk komentar masuk kategori pelanggaran prinsip netralitas. Misalnya, berkomentar ‘ini calon presidenku, wis ganteng, baik lagi’.

“Nah itu sudah termasuk pelanggaran netralitas ASN. Nyatanya, banyak ASN yang tidak mengetahui (bahwa itu sudah bentuk pelanggaran netralitas),” ujar Bagja.

Bagja pun meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) di semua instansi untuk mensosialisasikan ihwal netralitas di media sosial ini kepada ASN masing-masing. Upaya pencegahan itu diharapkan bisa menekan jumlah kasus pelanggaran netralitas saat Pemilu 2024.

PKPU Penindakan Netralitas ASN

Lebih lanjut, Bagja meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Peraturan KPU atau PKPU terkait penindakan atas kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan begitu, proses penindakan akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat.

“Kami mendorong KPU untuk menyusun PKPU terkait penanganan netralitas ASN. Sehingga ke depan payung hukumnya akan lebih kuat lagi karena sudah diatur dalam PKPU,” katanya.

Bagja menjelaskan, saat ini ketentuan terkait penindakan pelanggaran netralitas ASN sebenarnya sudah termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menpan-RB, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu. SKB yang diteken pada 22 September itu mengatur hukum dasar penindakan dan prosedur penindakan atas pelanggaran netralitas. Diatur pula soal pencegahan.

Kendati sudah ada SKB, dia tetap ingin penindakan pelanggaran netralitas ASN juga diatur dalam PKPU. Sebab, PKPU akan memberikan landasan hukum yang kuat karena merupakan produk hukum dari lembaga penyelenggara utama pemilu.

“Kehadiran SKB ini tentu membuat dasar penindakan lebih kuat, apalagi diatur dalam PKPU tentu akan lebih kuat lagi,” ujar Bagja. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.