NASIONAL

Benang Kusut Dokter Spesialis

JAKARTA – Kementerian Kesehatan berusaha melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di banyak rumah sakit. Salah satu upaya itu adalah menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk menambah jumlah dokter spesialis. Upaya lain, kata dia, Kementerian Kesehatan akan menerbitkan aturan untuk meningkatkan efisiensi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Aturan ini juga akan memuat sanksi bagi pelaku perundungan terhadap peserta PPDS.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku menerima laporan peserta PPDS menjadi korban perundungan dari dokter seniornya. Perundungan ini ikut menjadi penyebab minimnya jumlah dokter spesialis.

Budi berharap direktur rumah sakit pemerintah bisa menangani kasus perundungan PPDS tersebut. “Kalau ternyata direktur rumah sakitnya tidak menangani, ya, diganti,” kata Budi dalam acara Dialog Menteri Kesehatan dengan para dokter PPDS yang dikutip dari saluran YouTube Kementerian Kesehatan, Senin (5/12/2022).

Budi mengatakan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan PPDS secara gratis karena konsep dari program tersebut adalah sekolah. PPDS ini akan dimulai dari puskesmas. Langkah awal, Kementerian Kesehatan melengkapi alat praktik dokter kesehatan di puskesmas.

Budi mengatakan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan satu dokter untuk 1.000 penduduk. Sesuai dengan standar itu, Indonesia membutuhkan 270 ribu dokter untuk 270 juta penduduk. Namun jumlah dokter saat ini hanya sekitar 140 ribu.

Dari angka itu, jumlah dokter spesialis berkisar 54 ribu, yang terdiri atas berbagai bidang. Mereka lebih banyak tersebar di kota-kota besar dan ibu kota provinsi.

Indonesia juga kesulitan memproduksi dokter spesialis dalam jumlah banyak. Hanya 20 dari 92 fakultas kedokteran di Indonesia yang menyelenggarakan program studi spesialis.

Budi mengatakan banyak pasien jantung, stroke, dan kanker yang meninggal akibat terlambat mendapat layanan kesehatan. Kondisi ini terjadi karena jumlah dokter spesialis masih kurang dan sebarannya tidak merata.

“Untuk penyakit jantung, stroke, dan kanker, dari 37 provinsi, yang bisa menangani baru 28 provinsi. Cianjur, misalnya, tidak bisa pasang ring jantung, harus ke Bogor,” kata Budi.

 

Sebagai upaya mengatasi kekurangan dokter spesialis ini, Kementerian Kesehatan akan mereformasi sumber daya manusia kesehatan dan menjalankan program transformasi kesehatan. Agenda transformasi kesehatan itu dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan. RUU ini disusun secara omnibus dengan menggabungkan sejumlah undang-undang menjadi satu, yaitu UU Kesehatan, UU Pendidikan Kedokteran, UU Keperawatan, UU Kebidanan, UU Rumah Sakit, UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, UU Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN), dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah dan DPR menyetujui RUU Kesehatan ini masuk Program Legislasi Nasional prioritas 2023.

Ketua Forum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Seluruh Indonesia, Muhammad Nasser, membenarkan bahwa banyak rumah sakit yang kekurangan dokter spesialis. “Dokter spesialis sangat terbatas. Kebijakan dokter spesialis yang ada tujuh spesialis di rumah sakit tingkat dua. Rumah sakit daerah itu tidak berjalan baik,” kata Nasser.

Ia mengatakan penyebab keterbatasan jumlah dokter spesialis ini adalah jumlah fakultas kedokteran yang minim. Penyebab lain, UU Pendidikan Kedokteran memang sangat ketat mengatur pembukaan program studi dokter spesialis.

Nasser pun menyarankan pemerintah dan DPR merevisi UU Pendidikan Kedokteran untuk mengatasi kekurangan jumlah dokter spesialis tersebut. Organisasi profesi sudah mendorong revisi undang-undang ini dan DPR sudah menyetujuinya pada awal 2022. Namun, kata Nasser, pemerintah belum mengirim daftar isian masalah (DIM) ke DPR.

Ketua Forum Dokter Susah Praktik (FDSP), Yenni Tan, menguatkan pendapat Nasser itu. Ia menyebutkan sejumlah masalah dalam urusan dokter spesialis ini, yaitu jumlahnya yang kurang, sebaran tidak merata, sentra pendidikan yang minim, serta biaya pendidikan yang mahal. “Biasanya dibutuhkan rekomendasi dari dokter-dokter senior, guru besar, atau pejabat untuk masuk PPDS,” kata Yenni.

Ia berpendapat bahwa keberadaan UU Pendidikan Kedokteran tidak menjadi masalah dalam urusan peningkatan dokter spesialis. Hanya, Kementerian Pendidikan mesti memperbanyak pusat pendidikan dokter spesialis.

Yenni juga mendukung upaya DPR mendorong pembuatan RUU Kesehatan secara omnibus karena terjadi tumpang-tindih antara UU Pendidikan Kedokteran dan UU Praktik Kedokteran. Ia berharap RUU Kesehatan mengatur surat izin praktik (SIP) tanpa perlu rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), surat tanda registrasi berlaku seumur hidup, tidak ada keharusan dokter menjadi anggota IDI, serta mengatur proses menjadi dokter spesialis secara adil dan transparan. “Wewenang perizinan semestinya diserahkan lagi ke negara tanpa perlu campur tangan organisasi profesi,” kata Yenni. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.