NASIONAL

BNPT Sebut Khlafatul Muslimin sudah Tersebar di 25 Provinsi

JAKARTA – Direktur TUR Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Wawan Ridwan mengatakan, gerakan organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin perlu dihentikan.

Ia mengatakan jika terus dibiarkan, maka akan berbahaya. Pasalnya, Khilafatul Muslimin memiliki gerakan untuk mendirikan negara khilafah di Indonesia dan bertentangan dengan sistem ideologi negara.

“Pergerakan seperti ini orang tidak sadar, tapi kalau dibiarkan ini sangat berbahaya. Khilafatul Muslimin ini mengusung sistem khilafah yang bertentangan dengan sistem ideologi bangsa kita,” kata Wawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).

Wawan mengatakan Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja telah membentuk Ummul Quro atau kekuasan di wilayah di Indonesia.

“Kemudian juga ada beberapa kantor wilayah Ummul Quro yang sudah ada di berbagai provinsi. Kalau tidak salah di data kami itu sudah ada di sekitar 25 provinsi itu tersebar,” katanya.

Lebih lanjut, Wawan menjelaskan strategi yang digunakan Khilafatul Muslimin hingga bisa eksis sejak 1997. Ia mengatakan Abdul Qadir Hasan Baraja mengaku tidak akan mengubah ideologi Pancasila. Kenyataannya, kata ia, Abdul Qadir Hasan Baraja menyebarkan paham khilafah melalui buletin, website, dengan membuat sistem pendidikan sendiri yang tidak berlandaskan sistem pendidikan nasional.

“Kalau ditanya masyarakat bahawa dia tidak akan mengubah ideologi Pancasila itu adalah merupakan strategi mereka, yaitu yang disebut strategi atau siasat untuk berbohong,” katanya.

Maka dari itu, pihaknya berharap ada upaya penegakan hukum terhadap Khilafatul Muslimin dan perwakilannya di daerah.

“Kami berharap upaya penegakan hukum bisa dilaksanakan. Tidak hanya di jajaran Polda Metro Jaya, kami juga berharap di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, polisi menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja di Bandar Lampung pada Selasa (7/6) pagi. Setelah mengumpulkan barang bukti dan melakukan gelar perkara, polisi menetapkan Abdul Qadir sebagai tersangka karena bertanggung jawab atas kegiatan Khilafatul Muslimin.

Atas perbuatannya, Abdul Qadir dijerat Pasal 59 ayat 4 juncto Pasal 82 ayat 2 UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Kemudian Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang tentang berita bohong yang menyebabkan keonaran dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (MI)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.