NASIONAL

BSKDN Kemendagri Beri Kemudahan Pelaporan Inovasi Daerah Papua

JAKARTA — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen akan mempermudah pelaporan inovasi daerah di wilayah Papua untuk tahun 2024.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan upaya tersebut dilakukan dalam rangka mendorong perkembangan inovasi yang lebih signifikan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Kami lakukan ini untuk memberi keleluasaan pada daerah-daerah di Papua untuk menambah jumlah inovasi yang ada di daerah masing-masing,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Dia menegaskan untuk daerah-daerah di wilayah Papua, pihaknya akan menghimpun inovasi yang diinisiasi, diujicoba, maupun diimplementasikan pada tahun 2024.

Sementara itu, bagi daerah lainnya, penilaian inovasi yang dilakukan pada tahun 2024 akan mencakup inovasi yang diimplementasikan pada tahun 2022 dan 2023.

Kebijakan ini diambil agar terdapat kesetaraan dalam evaluasi dan apresiasi terhadap inovasi yang sudah berjalan di berbagai daerah.

Kendati demikian, Yusharto menuturkan pihaknya juga melakukan penambahan fitur baru pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID).

Melalui penambahan tersebut, daerah dapat melaporkan inovasi yang dihasilkan dari diklat kepemimpinan.

“Untuk tahun 2024 ini kami juga sudah melakukan penambahan fitur pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan (diklat kepemimpinan) yang mengandung unsur inovatif. Platform IID dapat menyerap hasil-hasil tulisan dari peserta pelatihan menjadi cikal bakal inovasi di daerah masing-masing,” tambahnya.

Melalui penambahan fitur baru tersebut, Yusharto optimistis laporan inovasi setiap daerah akan meningkat. Hal ini mengingat banyaknya peserta yang dikirim daerah untuk mengikuti diklat kepemimpinan membuka peluang besar bagi daerah untuk memperkuat ekosistem inovasi di wilayahnya.

“Mereka para peserta diklat kepemimpinan inilah yang akan menjadi potensial memasukkan hasil-hasil inovasinya yang dituangkan dalam pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan ke dalam platform IID,” jelas Yusharto.

Selain itu, dia mengungkapkan pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga (K/L) lain, pembinaan dilakukan terhadap daerah-daerah yang kurang inovatif di wilayah Papua meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Upaya pembinaan dimaksudkan agar daerah-daerah tersebut dapat memiliki ekosistem inovasi yang lebih baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi semakin berkualitas.

“Keterlibatan K/L (dalam pembinaan inovasi) ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya. (rls/pbn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.