Data Pemilih Bocor, Anies: Tanda Kepercayaan Publik ke Pemerintah Turun
JAKARTA — Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menilai dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurut dia, ada banyak indikasi yang menunjukkan hal tersebut terjadi apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat hadir dalam dialog di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).
“Kami melihat trust itu mengalami penurunan. Apa indikasinya? Banyak sekali akhir-akhir ini. Apalagi jelang pemilu,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Anies turut mengomentari peretasan terhadap jutaan data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut dia, fenomena ini memberikan pesan bahwa telah terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga ke depannya harus dikembalikan.
“Apalagi muncul data KPU kemarin bocor. Memberikan pesan kepada semua tentang penurunan trust yang agak serius. Ini harus dikembalikan,” kata Anies.
Anies juga bicara mengenai banyaknya narasi yang muncul terkait netralitas pemerintah pada Pemilu 2024 yang akan datang. Pemilu yang waktunya hanya berjalan selama enam jam pada 14 Februari 2023 nanti dikhawatirkan oleh banyak pihak.
Menurut Anies, pertanyaan akan adanya potensi terjadi kecurangan itu menandakan tumbuhnya keraguan terhadap negara dalam menyelenggarakan ritual demokrasi lima tahunan tersebut.
“Pemilu yang waktunya hanya enam jam. Itu dikhawatirkan semua orang,” ujar dia.
Dugaan kebocoran data pemilih muncul setelah akun ”Jimbo” memasarkan 252 juta basis data (database) mentah pemilih 2024 yang diklaim berasal dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam forum daring BreachForum.
Akun itu juga membagikan 500.000 data secara gratis sebagai contoh serta mengunggah beberapa tangkapan layar dari laman https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data tersebut. Data tersebut dijual senilai 74.000 dollar AS atau senilai Rp 1,1 miliar.
Dugaan kebocoran data pemilu selalu muncul setiap tahun selama tiga tahun terakhir. Pada September 2022, akun ”Bjorka” menjual 105 juta data penduduk yang diklaim berasal dari situs KPU. Sementara pada Mei 2022, akun Twitter atau kini menjadi X @underthebreach menyebutkan, 2,3 juta data DPT di Pemilu 2024 dari KPU diperjualbelikan lewat forum komunitas peretas (hacker). (sem/idn)
